Andai Amran “Senyentrik” Susi

Saya terkagum-kagum dengan Ibu Susi Pudjastuti yang juga dikagumi Leonardo Dicaprio karena keberaniannya memberantas ilegal fishing dan memimpin Indonesia menjadi negara pertama yang mendaftarkan diri pada platform Global Fishing Watch yang dibangun oleh yayasan milik Leonardo. Ringkasnya, platform ini bekerja dengan memantau kapal-kapal yang beredar di perairan sebuah negara dengan menggunakan citra satelit. Jadi, kalau ada kapal ilegal berkapasitas besar nyusup ke perairan Indonesia akan terdeteksi di layar. Hal ini tentu untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang mengancam sumber penghasilan dan konsumsi nelayan dan kedaulatan Indonesia. Itu di kementerian Perikanan dan Kelautan, bagaimana di Kementerian Pertanian?

Saya membayangkan, andai menteri pertanian seberani ini. Memberantas pemburu rente dengan sistem manajemen yang transparan dan melibatkan semua pihak (red: inklusif). Di bidang pangan dan pertanian, begitu banyak masalah bak benang kusut yang tampaknya tak bisa diurai lagi. Dari isu subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, dan persoalan lainnya. Jika Ibu menteri Susi bekerja untuk kesejahteraan nelayan, makan Menteri pertanian bisa dikatakan bekerja untuk kesejahteraan petani. Dalam konteks terobosan transparansi, Global Fishing Watch menjadi contoh kecil penyelenggaraan transparansi yang dilakukan Menteri Susi, apalagi yang pertama dari seluruh negara di Dunia. It makes Indonesia worth for leading archipelago countries and Susi made it.

Kusutnya sistem pertanian sejak ada di tahun 1960an dengan revolusi hijau dan sampai sekarang paradigmanya adalah pada peningkatan produksi (red: produktivis). Paradigma ini turun temurun diwariskan sampai menteri pertanian yang sekarang. Apa buktinya itu diwariskan turun-temurun? Adalah target swasembada pangan yang tanpa henti digulirkan dari setiap pemerintahan yang memimpin pasca soeharto. Swasembada pangan kemudian dalam implementasinya adalah swasembada beras. Setiap tahun produksi pangan ditarget meningkat. Sejak puncak penghargaan FAO di tahun 1985 karena Indonesia berhasil swasembada beras, sampai saat ini beras terus meningkat namun masalah pangan tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Apa masalahnya? petani terus menerus miskin, dirampas dari tanahnya, kelangkaan komoditas strategis di berbagai wilayah, impor, rakyat kian dijauhkan dari konsumsi pangan lokal, pangan tidak sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Masalah klasik yang terus berulang dan berulang setiap pemerintahan. Target ambisius terus dibuat dan disusun tiap tahunnya. Pencapaian sedikit, bangga, itupun hasil dandanan pemberitaan. Tapi perubahan apapun yang lebih baik harus tetap disyukuri dan diapresiasi.

Membaca terobosan program

Baru-baru ini saya mengikuti timeline instagram Kementerian Pertanian mengenai pencapaian yang dielu-elukan bahwa berhasil ekspor ribuan ton bantuan beras ke Srilanka dan Somalia. Menurut Kementerian Pertanian, hal tersebut merupakan indikator swasembada pangan. Belum lagi berhasil mengekspor beras jenis khusus ke beberapa negara maju ribuan ton dan komoditas strategis ratusan ton. Secara agregat data pertanian dan pangan saat ini terus membaik hingga 2017, bahkan nilai tukar petani pun meningkat. Namun tren perlu dipelajari. Tren kebijakan pertanian secara paradigmatik yang saya katakan sebelumnya tidak jauh berubah, masih memandang persoalan pangan sebatas persoalan produksi. Kedaulatan pangan dipandang sebatas ekspor pangan dan produksi besar-besaran, namun masih tetap dibayang-bayangi oleh kontrol korporasi agrikultur raksasa.

Secara kelembagaan, saya memperhatikan kementerian perikanan dan kelautan sungguh nyetrik kebijakannya, mengikuti menterinya. Selain contoh kebijakan di awal tadi, menteri Susi juga sering mengisi kuliah dan diundang ke berbagai forum internasional menceritakan kisah suksesnya memimpin transparansi di pengelolaan perikanan. Data perikanan juga nyentrik-nyentrik selama menteri ini menjabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.

Saya mengagumi menteri perikanan saat ini karena sikap kritisnya terhadap kebijakan terkait yang dibidangi. Statemennya terkait reklamasi juga membawa angin segar dalam pro kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan (red: sustainable). Berani, akuntable, dan transparan. Slogannya sangat normatif, tapi menurutku mencerminkan Menteri Perikanan. Secara subyektif, saya tidak pernah mendapatkan statemen nyentrik bermuatan kebaruan dari menteri pertanian dalam menanggapi berbagai persoalan pangan. Karena hanya berkutat itu-itu saja, harga yang melonjak menjelang ramadha, Indonesia tidak impor, dan seterusnya. Berbeda dengan Susi yang memberikan statemen yang lebih  analitik, tajam, plus kontroversial, makanya sering dapat perhatian. Amran seringkali mengeluarkan statemen yang lebih diplomatis.

Amran dengan nama besar dan pendidikannya, sementara Susi dengan pengalaman besar dan kekritisannya. Amaran menteri yang berstatus korporat-akademisi dan Susi berstatus Korporat-Praktisi. Keduanya adalah orang hebat negeri ini, namun kebijakan yang diambil tidak serta merta hebat dan memuaskan semua pihak. Kita sadar bahwa Kementerian Perikan dan Kelautan baru tren dengan hadirnya menteri nyetrik Susi Pudjiastuti.

Amran Sulaiman yang setelah kemenangan Joko Widodo di pilpres 2014 tampil sebagai menteri saat ini dinilai belum menunjukkan taringnya dalam perjuangan petani kecil. Tingginya tingkat kepentingan pemburu rente di sektor pertanian pangan menjadi tantangan besar bagi Amran. Sejauh ini terobosan yang hampir mirip dengan konsep pemberantasan ilegal fishing adalah pemberantasan kartel pangan. Namun, hingga saat ini kartel pangan begitu sulit diberantas, entah apakah memang persoalan kapabilitas kementerian atau persoalan dinasti kartel pangan yang sulit diruntuhkan.

Tindakan kecil pemimpin besar dapat memberi efek perubahan yang besar. Seperti yang dilakukan Susi, kepemimpinan dan keputusannya yang nyentrik dalam kebijakan perikanan dapat membawa efek besar termasuk persepsi masyarakat di era digital saat ini. Kebijakan yang populis, transparan dan memihaklah yang bisa mendapat perhatian bagi masyarakat sekarang. Meski dengan segala kontroversialnya, tapi tetap ada contoh yang bisa diambil dari menteri Susi. Bagimana dengan menteri Amran?

Banyak pekerjaan rumah yang menanti menteri Amran dalam memimpin pangan dan pertanian di Indonesia. Pangan adalah persoalan politis. Kepentingan besar di sektor pangan sesungguhnya bukan pada persoalan ekspor maupun swasembada beras saja, tapi bagaimana masyarakat khususnya petani berdaulat atas sumber-sumber produksinya. Bagimana bumi, air, dan kekayaan alam (pertanian) lainnya dikuasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pemburu rente.

Susi telah membuktikan dengan tindakan kecilnya mengusir para pemburu rente di perikanan dengan kebijakan terkait illegal fishing, menerapkan transparansi dalam kebijakan perikanan. Sementara masalah pertanian sangat kompleks, subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, impor pangan, pestisida, benih, dan lain-lain membutuhkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemennya. Namun hingga 3 tahun berjalan, belum ada tampak tanda-tanda terobosan itu di bidang pangan dan pertanian. Hanya berita-berita kecil dari keberhasilan kementerian pertanian ekspor beras, swasembada beras, panen padi, ekspor beras, swasembada beras, panen padi, yang terus berulang dan berulang yang bercokol di media massa. Secara paradigmatik dan akuntabilitas manajemen belum ada terobosannya. Secara subyektif, saya dapat katakan bahwa tagline Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tidak akan berarti jika hanya sebatas  pada hitung-hitungan angka peningkatan produksi pangan, tanpa dibarengi dengan kepemimpinan menterinya dalam mengedepankan persoalan transparansi, akuntabilitas, inklusivitas dan kedaulatan pangan (kesejahteraan produsen pangan skala kecil).

Menteri Susi yang nyentrik telah memberikan sedikit contoh di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kebijakan nyentriknya, menjadikan Indonesia menuju leading sector manjemen pengelolaan sumber daya alam perairan yang baik. Tentu secara optimis dapat dikatakan bahwa Indonesia dengan sumber daya alamnya yang begitu besar dapat menjadi leading sektor dalam bidang pangan dan pertanian, namun dengan prasyarat keberanian dalam melakukan reformasi kebijakan utamanya soal transparansi, akuntabel dan memihak (petani kecil). Kementerian pertanian pun mampu memuaskan petani kecil dan sebagian pembaca berita andai Menteri Amran bisa “senyentrik” Susi.

 

Bogor, 16 Juni 2017

 

 

Negeri yang Terobok-obok

Negeri ini sedang diobok-obok. Seperti lagu Joshua kecil di era 90-an yang potongan liriknya begini:

diobok-obok airnya diobok-obok
ada ikannya kecil-kecil pada mabok
……

Seperti itulah cerminan bangsa ini sekarang. Berawal dari sumbu isu penistaan agama yang disinyalir ditunggangi oleh isu politik dan kekuasaan, meledak hingga berdampak pada perubahaan atmosfir kebinekaan yang tadinya masyarakatnya adem-ayem, aman dan sentausa kini menjadi mencekam, saling tidak percaya, dan sarat pertikaian. Persekusi misalnya, yang baru-baru ini hangat diperbincangkan.

Negeri ini sedang diputer-puter. Akibat dari berlarut-larutnya isu penistaan agama, saat ini bersosial media sudah tidak aman lagi. Komentar dengan sentimen negatif terhadap tokoh agama tertentu bisa berujung pelaporan, meski kamu seorang anak kecil. Jika memiliki ribuan follower dan memposting hal yang bertentangan dengan keyakinan kelompok tertentu, bisa jadi akan ada satu atau dua komentar yang bernada tidak mengenakkan. Fenomena ini sungguh gamblang terlihat akhir-akhir ini. Bahkan beberapa teman terpaksa menghapus beberapa teman media sosialnya karena jenuh dengan postingan intoleran yang kerap kali ditampilkan.

Tak ada lagi saling percaya, bahkan jika mereka bertetangga. Bisa jadi karena dunianya telah memasuki era jempol dan layar, tak ada rasa, tak ada cinta yang nyata. Masyarakat mudah menginterpretasi dan tersulut amarah, hingga mengumpat dan menghardik jika ada ucapan yang bertentangan dengan ide mayoritas yang mereka yakini. Negeri ini seperti menderita penyakit menahun yang entah bagaimana cara mengobatinya. Mungkin dengan mendidik anak cinta kasih dalam keluarga bisa terhindar dari penyakit semacam itu kala dewasa.

Melihat peristiwa ini, kita dapat melihat kondisi bangsa ini yang manusianya sedang tidak baik-baik saja. Mabok karena terobok-obok.

 

Bogor, 5 Juni 2017

Begini Rasanya Bogor Tanpa Angkot

Suatu hari saya pernah berangan-angan, “gimana rasanya Bogor tanpa angkot? “

Pertanyaan ini muncul ketika saya sedang kesal-kesalnya dengan pengemudi angkot yang ngetem di tengah jalan atau berhenti sembarangan secara tiba-tiba karena hendak mengambil atau menurunkan penumpang. Juga seringkali membuat kesal ketika saya menghadapi kemacetan yang panjang dan tiba-tiba mengetahui kalau penyebabnya adalah angkot yang sedang ngetem. Tak bisa berbuat banyak dengan kekesalan itu, akhirnya saya lampiaskan dengan angan-angan saja.

Kemarin beramai-ramai angkot demonstrasi ke pemerintah kota bogor untuk penghapusan layanan transportasi online di Bogor. Hari ini, giliran transportasi online yang demonstrasi dan menyambangi sarang angkot di Terminal Laladon. Menurut berita yang beredar, pihak ojek online marah karena rekannya dicegat dan dianiaya oleh pengemudi angkot. Akibatnya, beberapa angkot dirusak oleh kemarahan massa pengemudi ojek online.

Mendengar kericuhannya sudah mereda dan pekerjaan saya pun sudah selesai, saya dan kawan mampir ke warung nasi goreng tepat di depan lokasi demonstrasi massa ojek online, Terminal Laladon. Pemilik warung nasi goreng tempat kami bersantap makan malam menyatakan bahwa suasana sore tadi sangat mencekam, dan mengakibatkan dia memutuskan baru membuka warungnya di malam hari.

Setelah makan malam, saya pulang ke kosan melajukan motor dengan santai dan merasakan suasana yang lengang, tanpa angkot. Saya kembali ke ingatan mengenai angan-angan yang saya pernah ciptakan, “bagaimana rasanya Bogor tanpa angkot?”
jawabnya, apa yang saya rasakan saat itulah rasanya tanpa angkot. Sungguh, saya akhirnya merasakannya.

Tapi…….

Saya mencoba untuk tidak terlalu larut dalam realisasi angan-angan. Seketika saya kemudian mencermati beberapa hal yang mengganjal sembari mempertahankan laju motor di kisaran 40 Km/jam. Pertama, Begitu banyak manusia di sekitar terminal yang tampak menunggu kendaraan untuk pulang. Ojek pangkalan sedang laku keras karena situasi ini, sebab warga yang bergantung pada angkot untuk aktivitasnya beralih ke ojek tanpa online. Kedua, angkot adalah transportasi murah meriah bagi warga sub-urban yang aktivitas kerjanya sebagian besar di pusat kota. Dengan kondisi Bogor tanpa angkot selama ketegangan ini berlangsung, warga sub-urban tentunya mengalami kendala mobilitas dalam mencari nafkah. MSebagi contoh, para buruh yang tinggal di pinggiran kota, sehari-hari ke pabrik menggantungkan transportasinya pada angkot kini kewalahan mencari alternatif transportasi murah lainnya, karena memang tidak ada. Kecuali jika mau berjalan kaki berkilo-kilometer.

Pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian yang dilalui trayek angkot pun sepi. Saya pikir juga akibat ketegangan angkot dengan pengemudi ojek online ini. Karena setiap hari saya melewati pusat perbelanjaan tersebut, sebagian pengunjungnya merupakan pengguna angkot. Tentu saja secara garis besar, tidak beroperasinya angkot mempengaruhi aktivitas ekonomi Bogor.

Beberapa orang berpendapat, ketegangan ini terjadi karena pemerintah lambat dalam menentukan solusi yang tepat untuk urusan transportasi online, sehingga chaos atau pertikaian tidak dapat terelakkan. Tapi, bagaimanapun juga pemerintah tentu perlu memberikan sikap yang cepatdan tepat untuk mencegah ketegangan berlanjut dan mengeluarkan aturan yang lebih bijaksana. Angkot adalah transportasi murah bagi masyarakat, meskipun dengan banyak kekurangannya. Selain sebagai Kota Hujan, Angkot pun menjadi ikon Bogor, kota sejuta angkot. Ojek online pun begitu, menjadi preferensi masyarakat karena kenyamanan fasilitas dan pelayanannya. Pengguna transportasi tentunya ingin keduanya, murah dan nyaman.

Intinya, saya tidak ingin memberikan argumen yang diplomatis mengenai kondisi angkot versus transportasi online dan kebijakannya. Ada ahlinya yang sudah barang tentu punya kapasitas soal ini. Namun, saya cerita ini sekadar berbagi pengalaman soal “gimana rasanya Bogor tanpa angkot?”

Ooohhh, begini ya rasanya Bogor tanpa angkot…..

Bogor, 22 Maret 2017

image: info-bogor.com

Politik Pangan: Kasus Sari Roti dan Aksi Damai 212

Aksi damai 2 Desember ini memang menyisakan banyak cerita. Tidak hanya soal penistaan agama, tapi jauh hingga menyentuh ranah politik “kampung tengah” alias pangan. Tentunya ini merupakan bahasan menarik yang membuat gatal para pengamat pangan gadungan seperti saya untuk mengeluarkan opini ala ala.

Ramai dibicarakan tentang keterlibatan Sari Roti dalam aksi damai 2 Desember ini. Disinyalir perusahaan roti yang naik daun ini turut mendukung aksi damai tersebut. Sempat jadi trending topik di media sosial dan memaksa manajemen perusahaan angkat bicara terkait keterlibatannya. Sari Roti mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam aksi tersebut, melainkan pembagian roti gratis merupakan inisiatif individu konsumen saat aksi damai berlangsung. Kabar terbarunya, akibat dari kejadian ini, saham Sari Roti anjlok (Detik.com, 2016).

Tulisan ini tidak akan membahas jauh persoalan politis yang disangkutpautkan dengan agama dalam kisah Sari Roti. Namun mencoba menggali pelajaran apa yang dapat diperoleh dari peristiwa ini dikaitkan dengan isu pangan yang banyak diperjuangkan oleh sebagian masayarakat selama ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sari Roti merupakan penyumbang angka konsumsi gandum yang tinggi di masyarakat, sebab roti ini menjadi favorit konsumsi masyarakat urban hingga pedesaan dalam pemenuhan sumber energi hariannya.

Pangan Lokal dan Upaya menekan konsumsi gandum

Lama sudah masyarakat berjuang mempertahankan pangan lokalnya ditengah arus konsumsi pangan gandum yang kian deras. Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir pertumbuhan industri terigu di Indonesia terus meningkat, dari 5 titik di tahun 1997 hingga 2014 tercatat 29 titik industri terigu yang tersebar di Indonesia (Aptindo, 2016), memasok bahan dasar pembuatan olahan gandum seperti roti, pizza, spageti, seblak, hingga kulit gorengan yang disantap tiap hari oleh sebagian besar penikmatnya. Peningkatan konsumsi gandum di Indonesia terus menyumbang penurunan jumlah konsumsi dan keberadaan varietas sumber-sumber pangan lokal yang tersebar di Indonesia, terutama karbohidrat.

Menurut penelitian, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, suplai pangan global didominasi oleh beras, jagung dan  gandum untuk pangan sumber karbohidrat, keragamannya pangan semakin menyempit. Jika suplai pangan global tersebut didominasi oleh hanya beberapa komoditas global yang seragam, maka tidak hanya mengancam keberadaan diversitas tanaman pangan, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan pangan (Khoury et.al, 2014). Alasan adalah salah satu dari sekian banyak yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait ekspansi gandum yang kini menjadi kebiasaan makan orang Indonesia.

Peran pangan lokal begitu signifikan sebagai katup pengaman dari kerawanan pangan. Keberagaman konsumsi berbasis pangan lokal merupakan penyangga ketersediaan pangan serta sumber ragam nutrisi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya keseragaman konsumsi yang terjadi dalam jangka panjang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kelaparan. Sejarah telah membuktikan dari berbagai kasus di belahan bumi, bahwa monokultur merupakan ancaman yang serius. Kasus Kelaparan di Irlandia 1740an, India, Papua dan NTT di Indonesia menjadi bukti bahwa penyingkiran pangan-pangan lokal dari kehidupan masyarakat akan berdampak pada kerentanan terhadap kelaparan dan malnutrisi.

Oleh karena itu, upaya-upaya konsumsi dan pengolahan pangan berbasis lokal banyak digalakkan oleh berbagai kalangan di Indonesia sebagai perlawanan terhadap dominansi produk-produk impor, terutama gandum yang dimotori oleh massifnya perusahaan-perusahaan terigu dan industri pangan skala besar yang menggunakan bahan baku gandum sebagai bahan dominannya. Namun, sejauh ini, upaya-upaya lokal dapat dikatakan masih sulit melawan dominansi industri raksasa berbasis gandum yang menggunakan media, publik figure, ruang-ruang publikasi perkotaan untuk mempromosikan produknya. Leverage media industri tersebut lebih besar ketimbang hasil upaya kampanye yang dilakukan oleh masyarakat yang secara sporadis mendorong penguatan konsumsi pangan lokal.

Politik Pangan dan Kuasa Media

Media memegang peranan penting dalam mengubah konstalasi politik sebuah negara. Sebut saja kudeta Mesir yang menjatuhkan rezim Husni Mobarak akibat kekuatan media sosial. Kemenangan Jokowi-Ahok dalam perebutan kursi kepemimpinan DKI Jakarta beberapa tahun lalu juga berkat kekuatan media. Kisah anak laki-laki duduk kebingungan dengan kepala bersimbah darah akiabt serangan bom di Aleppo, Suriah yang diketahui di seluruh dunia dan menjadi viral, itu karena media. Terakhir adalah kisah Sari Roti yang menyebabkan manajemen perusahaannya sampai mengeluarkan statemen di media dan menyebabkan sahamnya anjlok akibat menjadi viral di masyarakat adalah karena kekuatan media.

Salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan saat ini adalah media. Lucunya, dalam konteks perlawanan terhadap dominansi industri pangan raksasa berbasis bahan baku impor, khususnya pada kasus sari roti, dalam kurun waktu beberapa hari saja isunya dapat mengguncang bangunan kokoh industri  ini melalui pergerakan saham yang anjlok. Sementara itu, upaya sporadis yang telah lama dilakukan kelompok masyarakat dalam mendorong pangan lokal belum mampu mempengaruhi laju peningkatan industri-industri gandum dan konsumsi di Indonesia. Viralnya kisah sari roti bagaikan senjata mematikan yang dapat mengguncang kapal raksasa industri pangan berbasis terigu. Sayangnya, guncangan ini hanya cantolan dalam aksi damai 2 Desember 2016, dan tidak lahir dari inisiatif kolektif radikal yang dilandaskan terhadap kesadaran penguatan isu pangan.

Melalui kasus ini, banyak pelajaran yang dapat diambil. Pertama, mengenai kuasa media dewasa ini yang menjadi satu hal penting yang tidak dapat dilepaskan dalam upaya penggalangan massa atau penggiringan opini masyarakat. Kedua, kasus Sari Roti menjadi sebuah studi kasus bagi masyarakat yang telah memiliki inisiatif dalam mendorong diversifikasi pangan dan mengurangi dominansi terigu bahwa upaya penggiringan opini publik penting membaca momentum yang tepat, isu yang pas, dan perubahan yang akan didorong (message). Seperti kasus sari roti, jangan-jangan penguatan isu pangan yang tidak seksi dan menggemaskan bagi publik ini perlu disisipkan dalam momentum-momentum politis ataupun isu yang berpotensi viral di negeri ini. Mari kita pikirkan bersama dan kita amati di lain kesempatan. (ua)

Bogor, 7 Desember 2016

image credit: http://www.tribunbarat.com/

Stunting dan Konsumsi Beras di Indonesia

Indonesia dihadapkan dengan persoalan stunting atau anak pendek. Terdapat berbagai macam data baik dari lembaga internasional hingga perguruan tinggi di Indonesia yang mengungkap kondisi keparahan stunting di Indonesia. Misalnya data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan rata-rata tinggi badan anak usia 5-18 tahun di Indonesia kurang 12,5 cm (laki-laki) dan 9,8 cm (perempuan) dari rujukan WHO. Stunting menunjukkan kualitas gizi masyarakat Indonesia akibat kekurangan gizi makronutrien dan mikronutrien, khususnya protein.

Beras merupakan sumber energi utama masyarakat Indonesia. Mereka memperoleh beras dalam bentuk beras putih yang telah mengalami proses penyosohan 90%. Menurut Prof. Rindit Pambayun (Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia), orang Indonesia sebagian besar mengkonsumsi “beras telanjang”. Dikatakan beras telanjang, karena beras yang dikonsumsi sebagian besar telah berkurang zat gizinya, terutama zat gizi mikro. Beras yang telah disosoh 90% telah kehilangan sebagian besar mikronutrien yang terkandung pada kulit ari beras. Zat gizi yang paling dominan dan menonjol yang terdapat pada kulit ari adalah vitamin B1, B2, B3, dan protein.

Umumnya masyarakat miskin mengkonsumsi sumber karbohidrat dengan porsi yang lebih besar daripada sumber nutrien lainnya. Menurut teori, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin beragam konsumsi pangannya. Kasus di Indonesia, konsumsi varian sumber vitamin dan mineralnya sangat rendah. Diperparah dengan konsumsi sumber karbohidrat sebagian masyarakat yang bertumpu pada beras miskin atau yang kerap dikenal dengan raskin.

Raskin mengadung sangat sedikit komponen nutrisi, sebab masa penyimpanannya yang relatif sudah lama dalam keadaan telah disosoh 90%. Begitu pula beras yang dikonsumsi masyarakat umumnya, mereka membeli beras telah dalam bentuk sosoh. Beras dengan kemasan plastik yang disealer biasanya dikonsumsi oleh golongan menengah ke atas.

Pemandangan tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan konsumsi di Indonesia masih tinggi. Dalam hal ini, meskipun sama-sama mengkonsumsi beras sosoh 90%, variasi konsumsi beragam sumber nutrisi (vitamin dan mineral) masih didominasi kelas menengah ke atas dengan kemampuannya aksesnya dibandingkan dengan kelas menengah ke bawah. Angka stunting disumbang oleh sebagian besar masyarakat bepenghasilan rendah. Dengan melihat fakta terkait pengolahan beras yang disajikan secara “telanjang” kemudian dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, masuk akal jika defisiensi terhadap vitamin B dan protein dari serealia terjadi di Indonesia.

Kajian dan penelitian tentang pengaruh pengolahan beras yang mengabaikan zat gizi pada lapisannya dengan stunting dapat menjadi landasan untuk optimalisasi produksi beras sebagai pangan pokok di Indonesia. Bisa saja suatu saat kita perlu mengubah cara pengolahan beras yang kita makan dengan beras yang lebih pera (masih memiliki kulit ari atau derajat sosoh kurang dari 90%) atau optimalisasi kandungan protein, vitamin, dan mineralnya sebagai sumber energi sehari-hari. Butuh kerja sama dan dukungan dari berbagai elemen dalam mewujudkan upaya menurungkan angka stunting menuju masyarakat yang lebih sehat dan produktif di masa yang akan datang.

 

Bogor, 11 Februari 2016

source of featured image: http://www.one.org