Andai Amran “Senyentrik” Susi

Andai Amran “Senyentrik” Susi

Saya terkagum-kagum dengan Ibu Susi Pudjastuti yang juga dikagumi Leonardo Dicaprio karena keberaniannya memberantas ilegal fishing dan memimpin Indonesia menjadi negara pertama yang mendaftarkan diri pada platform Global Fishing Watch yang dibangun oleh yayasan milik Leonardo. Ringkasnya, platform ini bekerja dengan memantau kapal-kapal yang beredar di perairan sebuah negara dengan menggunakan citra satelit. Jadi, kalau ada kapal ilegal berkapasitas besar nyusup ke perairan Indonesia akan terdeteksi di layar. Hal ini tentu untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang mengancam sumber penghasilan dan konsumsi nelayan dan kedaulatan Indonesia. Itu di kementerian Perikanan dan Kelautan, bagaimana di Kementerian Pertanian?

Saya membayangkan, andai menteri pertanian seberani ini. Memberantas pemburu rente dengan sistem manajemen yang transparan dan melibatkan semua pihak (red: inklusif). Di bidang pangan dan pertanian, begitu banyak masalah bak benang kusut yang tampaknya tak bisa diurai lagi. Dari isu subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, dan persoalan lainnya. Jika Ibu menteri Susi bekerja untuk kesejahteraan nelayan, makan Menteri pertanian bisa dikatakan bekerja untuk kesejahteraan petani. Dalam konteks terobosan transparansi, Global Fishing Watch menjadi contoh kecil penyelenggaraan transparansi yang dilakukan Menteri Susi, apalagi yang pertama dari seluruh negara di Dunia. It makes Indonesia worth for leading archipelago countries and Susi made it.

Kusutnya sistem pertanian sejak ada di tahun 1960an dengan revolusi hijau dan sampai sekarang paradigmanya adalah pada peningkatan produksi (red: produktivis). Paradigma ini turun temurun diwariskan sampai menteri pertanian yang sekarang. Apa buktinya itu diwariskan turun-temurun? Adalah target swasembada pangan yang tanpa henti digulirkan dari setiap pemerintahan yang memimpin pasca soeharto. Swasembada pangan kemudian dalam implementasinya adalah swasembada beras. Setiap tahun produksi pangan ditarget meningkat. Sejak puncak penghargaan FAO di tahun 1985 karena Indonesia berhasil swasembada beras, sampai saat ini beras terus meningkat namun masalah pangan tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Apa masalahnya? petani terus menerus miskin, dirampas dari tanahnya, kelangkaan komoditas strategis di berbagai wilayah, impor, rakyat kian dijauhkan dari konsumsi pangan lokal, pangan tidak sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Masalah klasik yang terus berulang dan berulang setiap pemerintahan. Target ambisius terus dibuat dan disusun tiap tahunnya. Pencapaian sedikit, bangga, itupun hasil dandanan pemberitaan. Tapi perubahan apapun yang lebih baik harus tetap disyukuri dan diapresiasi.

Membaca terobosan program

Baru-baru ini saya mengikuti timeline instagram Kementerian Pertanian mengenai pencapaian yang dielu-elukan bahwa berhasil ekspor ribuan ton bantuan beras ke Srilanka dan Somalia. Menurut Kementerian Pertanian, hal tersebut merupakan indikator swasembada pangan. Belum lagi berhasil mengekspor beras jenis khusus ke beberapa negara maju ribuan ton dan komoditas strategis ratusan ton. Secara agregat data pertanian dan pangan saat ini terus membaik hingga 2017, bahkan nilai tukar petani pun meningkat. Namun tren perlu dipelajari. Tren kebijakan pertanian secara paradigmatik yang saya katakan sebelumnya tidak jauh berubah, masih memandang persoalan pangan sebatas persoalan produksi. Kedaulatan pangan dipandang sebatas ekspor pangan dan produksi besar-besaran, namun masih tetap dibayang-bayangi oleh kontrol korporasi agrikultur raksasa.

Secara kelembagaan, saya memperhatikan kementerian perikanan dan kelautan sungguh nyetrik kebijakannya, mengikuti menterinya. Selain contoh kebijakan di awal tadi, menteri Susi juga sering mengisi kuliah dan diundang ke berbagai forum internasional menceritakan kisah suksesnya memimpin transparansi di pengelolaan perikanan. Data perikanan juga nyentrik-nyentrik selama menteri ini menjabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.

Saya mengagumi menteri perikanan saat ini karena sikap kritisnya terhadap kebijakan terkait yang dibidangi. Statemennya terkait reklamasi juga membawa angin segar dalam pro kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan (red: sustainable). Berani, akuntable, dan transparan. Slogannya sangat normatif, tapi menurutku mencerminkan Menteri Perikanan. Secara subyektif, saya tidak pernah mendapatkan statemen nyentrik bermuatan kebaruan dari menteri pertanian dalam menanggapi berbagai persoalan pangan. Karena hanya berkutat itu-itu saja, harga yang melonjak menjelang ramadha, Indonesia tidak impor, dan seterusnya. Berbeda dengan Susi yang memberikan statemen yang lebih  analitik, tajam, plus kontroversial, makanya sering dapat perhatian. Amran seringkali mengeluarkan statemen yang lebih diplomatis.

Amran dengan nama besar dan pendidikannya, sementara Susi dengan pengalaman besar dan kekritisannya. Amaran menteri yang berstatus korporat-akademisi dan Susi berstatus Korporat-Praktisi. Keduanya adalah orang hebat negeri ini, namun kebijakan yang diambil tidak serta merta hebat dan memuaskan semua pihak. Kita sadar bahwa Kementerian Perikan dan Kelautan baru tren dengan hadirnya menteri nyetrik Susi Pudjiastuti.

Amran Sulaiman yang setelah kemenangan Joko Widodo di pilpres 2014 tampil sebagai menteri saat ini dinilai belum menunjukkan taringnya dalam perjuangan petani kecil. Tingginya tingkat kepentingan pemburu rente di sektor pertanian pangan menjadi tantangan besar bagi Amran. Sejauh ini terobosan yang hampir mirip dengan konsep pemberantasan ilegal fishing adalah pemberantasan kartel pangan. Namun, hingga saat ini kartel pangan begitu sulit diberantas, entah apakah memang persoalan kapabilitas kementerian atau persoalan dinasti kartel pangan yang sulit diruntuhkan.

Tindakan kecil pemimpin besar dapat memberi efek perubahan yang besar. Seperti yang dilakukan Susi, kepemimpinan dan keputusannya yang nyentrik dalam kebijakan perikanan dapat membawa efek besar termasuk persepsi masyarakat di era digital saat ini. Kebijakan yang populis, transparan dan memihaklah yang bisa mendapat perhatian bagi masyarakat sekarang. Meski dengan segala kontroversialnya, tapi tetap ada contoh yang bisa diambil dari menteri Susi. Bagimana dengan menteri Amran?

Banyak pekerjaan rumah yang menanti menteri Amran dalam memimpin pangan dan pertanian di Indonesia. Pangan adalah persoalan politis. Kepentingan besar di sektor pangan sesungguhnya bukan pada persoalan ekspor maupun swasembada beras saja, tapi bagaimana masyarakat khususnya petani berdaulat atas sumber-sumber produksinya. Bagimana bumi, air, dan kekayaan alam (pertanian) lainnya dikuasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pemburu rente.

Susi telah membuktikan dengan tindakan kecilnya mengusir para pemburu rente di perikanan dengan kebijakan terkait illegal fishing, menerapkan transparansi dalam kebijakan perikanan. Sementara masalah pertanian sangat kompleks, subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, impor pangan, pestisida, benih, dan lain-lain membutuhkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemennya. Namun hingga 3 tahun berjalan, belum ada tampak tanda-tanda terobosan itu di bidang pangan dan pertanian. Hanya berita-berita kecil dari keberhasilan kementerian pertanian ekspor beras, swasembada beras, panen padi, ekspor beras, swasembada beras, panen padi, yang terus berulang dan berulang yang bercokol di media massa. Secara paradigmatik dan akuntabilitas manajemen belum ada terobosannya. Secara subyektif, saya dapat katakan bahwa tagline Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tidak akan berarti jika hanya sebatas  pada hitung-hitungan angka peningkatan produksi pangan, tanpa dibarengi dengan kepemimpinan menterinya dalam mengedepankan persoalan transparansi, akuntabilitas, inklusivitas dan kedaulatan pangan (kesejahteraan produsen pangan skala kecil).

Menteri Susi yang nyentrik telah memberikan sedikit contoh di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kebijakan nyentriknya, menjadikan Indonesia menuju leading sector manjemen pengelolaan sumber daya alam perairan yang baik. Tentu secara optimis dapat dikatakan bahwa Indonesia dengan sumber daya alamnya yang begitu besar dapat menjadi leading sektor dalam bidang pangan dan pertanian, namun dengan prasyarat keberanian dalam melakukan reformasi kebijakan utamanya soal transparansi, akuntabel dan memihak (petani kecil). Kementerian pertanian pun mampu memuaskan petani kecil dan sebagian pembaca berita andai Menteri Amran bisa “senyentrik” Susi.

 

Bogor, 16 Juni 2017

 

 

Mahasiswa, Perangi Kelaparan!

Mahasiswa, Perangi Kelaparan!

Beberapa tahun terakhir terlihat bahwa pergerakan populer mahasiswa bidang pangan kini mulai tampak. Era digital merupakan senjata bagi mereka para generasi Y. Saya berpandangan seperti ini sebab saya pun pengguna aktif media sosial yang secara rutin melihat gambar-gambar dan bentuk pergerakan mahasiswa pangan saat ini. Dari konsolidasi hingga aksi lapangan, kampanye sarapan hingga ke lahan garapan pertanian untuk tahu bagaimana pangan itu diproduksi.  Tidak sedikit juga yang menulis, baik itu skripsi tentang pangan, tulisan lepas di blog, dan menulis status singkat aktivitas kampanyenya di media sosial. Semua adalah pergerakan.

Dengan pergerakan itu, ada yang menggelitik saya untuk bertanya. Sejauh mana pergerakan ini dimaknai oleh mahasiswa pangan? Apakah ada tujuan akhir yang ingin dicapai, baik itu secara berkelompok dalam himpunan maupun secara individu? Apa tujuan bergerak peduli pangan ini?

Saya tidak dapat mereka-reka arah gerak perjuangan teman-teman mahasiswa pangan saat ini. Jika saya berpendapat, itu bersifat subjektif. Tapi berangkat dari pertanyaan di atas, ada hal yang mengilhami saya untuk mengeluarkan tulisan ini. Saya membaca koran nasional hari ini dengan judul tulisan Krisis Pangan di 5 Desa di NTT Kasus Luar Biasa (Kompas, 7 Mei 2015). Sembari membaca penuh berita tersebut, terlintaslah pertanyaan-pertanyaan di atas. Apa yang coba ingin saya utarakan ini adalah sebuah persuasi yang ingin coba dilontarkan kepada teman-teman mahasiswa yang telah “bergerak” di bidang pangan saat ini.

source image: http://drasimkdasgupta.authorsxpress.com/
source image: http://drasimkdasgupta.authorsxpress.com/

Indonesia adalah pusat plasma nutfah, kaya akan sumber pangan hewani dan nabati. Negara tropis yang menerima anugerah malam dan siang yang seimbang, tapi mengapa masih ada saja kasus kelaparan luar biasa? tidakkah kita menyadari, kita sibuk berkampanye di media sosial, menampilkan foto berbagai bentuk kelezatan makanan dengan wajah-wajah, meneliti berbagai bentuk pangan, menciptakan produk, memperdebatkan efisiensi, rapat dan konsolidasi mahasiswa pangan berbagai daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengatasnamakan pergerakan pangan. Tapi masih saja kelaparan membayang-bayangi. Dimana benang merah pergerakan mahasiswa pangan dengan kelaparan yang melanda saudara/i setanah air kita di sudut Indonesia sana?.

Mungkin bisa dikatakan bahwa mahasiswa pangan yang benar-benar bisa memaknai perjuangan dan memerangi kelaparan agaknya sulit untuk diidentifikasi. Mengapa demikian? pertanyaannya saya kembalikan kepada mahasiswa pangan selama ini bergerak. Bagaimana mahasiswa mendefinisikan pergerakan pangannya saat ini? Warga di NTT dan daerah pelosok lainnya kini terkena bencana kelaparan. Apa esensi pergerakan mahasiswa peduli pangan saat ini menyikapi eksistensi bencana kelaparan yang tak kunjung henti ini? Apakah cukup pergerakan itu hanya di media sosial saja? Sepertinya kita semua terlena. Buku-buku di sudut lemari sana bertumpukan dan berdebu, menunggu untuk dibaca. Ruang-ruang belajar dilekati banyak jaring laba-laba, menunggu untuk digemakan oleh suara lantang perdebatan konsep dan gerakan. Saatnya keluar dari kenyamanan menggosok-gosok layar smartphone dan menghadapi dunia yang sesungguhnya.

Berpikir kritislah teman-teman mahasiswa, apalagi yang di bidang pangan. Sebab pangan adalah hidup matinya bangsa kata Bung Karno, dan dari dulu hingga sekarang pangan adalah komoditas politik yang diperjualbelikan untuk sekedar mengambil hati rakyat dalam memperebutkan status politik yang lebih tinggi. Mengapa perlu berpikir kritis? Sebab pemikiran kritislah yang bisa membawa kita mampu mendefinisikan tujuan sesungguhnya perjuangan kita. Indonesia butuh problem solver atas permasalahan pangan saat ini dan di masa yang akan datang. Jika mampu memaknai perjuangan, niscaya mahasiswa akan tetap ada dalam fungsi fitrahnya, “membebaskan” rakyat dari belenggu keterpurukan. Siapkah mahasiswa pangan melawan kelaparan?

Selamat berjuang!

Penulis adalah alumni HMPPI periode 2011-2013

Bahaya Pestisida Bagi Kesehatan

Bahaya Pestisida Bagi Kesehatan

source: http://apisuk.com/
source: http://apisuk.com/

Tren konsumi makanan organik saat ini mengalami peningkatan. Itu bukan berarti bahwa makanan organik adalah hal yang baru di masyarakat. Jauh di era sebelumnya, nenek moyang kita dalam kesehariannya mengkonsumsi makanan organik. Namun dengan berlakunya sistem pangan berbasis bahan kimia, maka istilah organik mulai muncul di masyarakat. Dengan demikian makanan organik diartikan sebagai makanan yang bebas dari paparan bahan-bahan kimia seperti pestisida, insektisida, maupun hormon-hormon pertumbuhan.

Teknologi di bidang pertanian telah mempengaruhi sistem sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan di masyarakat. Penggunaan teknologi diklaim untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan untuk menghasilkan makanan yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Namun, peningkatan produktivitas ini menggunakan bahan-bahan kimia untuk dipaparkan terhadap bahan pangan yang ditanaman. Bahan kimia tersebut kemudian mencemari permukaan makanan, tanah, dan air. Oleh karena itu penggunaan pestisida saat ini mulai dihindari meskipun masih sedikit presentasinya.

Pestisida merupakan subtansi kimia yang digunakan untuk tanaman pada variasi level tertentu selama budidaya maupun penyimpanan pasca-panen. Penggunaan pestisida ditujukan untuk mencegah kerusakan tanaman pangan dengan pengendalian Hama pertanian atau tanaman yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan kualitas tanaman (Bakirci & Hisil 2011; Bakirci et al., 2014). Pestisida memiliki sifat persisten pada lingkungan dan dapat menyebabkan keracunan kronik pada hewan dan manusia melalui air, udara dan asupan pangan (Darko et al., 2008; Loganathan, 2012; Shoiful et al., 2013). Contohnya adalah Organochlorine Pesticides (OCPs) yang sering digunakan dalam pertanian. Organochlorine pesticide dengan sifat persistensinya memiliki berbagai kemampuan untuk bertransportasi di dalam lingkungan (Park et al., 2011; Mahmood dkk, 2014)dan kemampuan bio-akumulasi dalam jaringan hewan dan tanaman pangan (Nakata et al., 2002; Mahmood et al., 2014).

Dampak penggunaan pestisida pada lingkungan telah banyak diteliti, namun yang utama adalah dampak langsungnya terhadap manusia. Meskipun dampak terhadap manusia kurang disadari dan berlangsung lama, namun berbagai ahli menyatakan bahwa pencemaran lingkungan yang salah satunya adalah penggunaan pestisida menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Pada bulan November 2013, Presiden Organisasi Alergi Dunia (WAO) mengatakan bahwa prevalensi kasus alergi seperti asma dan rhinitis atopic meningkat dalam beberapa decade terakhir. Ungkapnya, hal tersebut tidak lepas dari faktor lingkungan yakni polusi dari rokok, pestisida, serta berkurangnya mikrobiota alami yang dibutuhkan tubuh.

Para peneliti juga menemukan dampak pestisida yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer memiliki gejala berkembangnya plak amiloid pada otak yang menyebabkan kematian sel pada otak. Indikator penelitian dampak pestisida terhadap pemicu Alzhimer adalah peningkatan konsentrasi Dichloro-Dipenhyl-Trichloroethane (DDT) pada penderitanya. Sebuah study dari JAMA Neurology menunjukkan bahwa tubuh pasien penderita Alzheimer memiliki tingkat DDT empat kali lipat lebih tinggi daripada orang sehat rata-rata. Sementara itu, tim di Rutgers University dan Emory University meneliti kandungan Dichloro-Dipenhyl-Trichloroethylene (DDE) pada penderita Alzheimer. DDE merupakan hasil uraian DDT di dalam tubuh manusia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jumlah DDE penderita Alzheimer lebih tinggi 3, 8 tingkat daripada orang sehat dengan usia dan latar belakang yang sama.

Penelitian dampak pestisida terhadap kesehatan menjadi tren para ilmuwan meskipun membutuhkan waktu dan kajian yang lebih mendalam, mengingat pestisida merupakan zat yang terbio-akumulasi dan persisten pada lingkungan tempat penyebarannya. Untuk menghindari pencemaran pestisida di lingkungan masyarakat umumnya dan keluarga dalam lingkup yang lebih kecil, perlu pendekatan secara masif kembali terhadap pertanian dan pangan organik. Tidak hanya mengkonsumsi, namun mngetahui asal dan prosesnya. Hal tersebut diperlukan tidak hanya melindungi kesehatan keluarga dari bahaya cemaran pestisida, tetapi juga untuk pelestarian kearifan lokal dalam aspek pertanian. Pertanian organik itu sehat, pertanian organik itu cerminan kearifan lokal.

 

Pustaka:

National Geographic Indonesia. Daya Dukung Lingkungan Turun Sebabkan Kasus Alergi Merebak. 20 November 2013. [http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/11/daya-dukung-lingkungan-turun-sebabkan-kasus-alergi-merebak]. Diakses 14 Juli 2014.

National Geographic Indonesia. Pestisida dapat picu Alzheimer. 28 Januari 2014. [http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/01/pestisida-dapat-picu-alzheimer]. Diakses 14 Juli 2014.

Shoiful, A., Fujita, H., Watanabe, I., Honda, K. 2013. Concentrations of organochlorine pesticides (OCPs) residues in foodstuffscollected from traditional markets in Indonesia. Journal of Chemosphere. 90, 1742-1750.

Mahmood, A., Malik, R. N., Li, J., Zhang, G. 2014. Human health risk assessment and dietary intake of organochlorinepesticides through air, soil and food crops (wheat and rice) alongtwo tributaries of river Chenab, Pakistan. Journal of Food and Chemical Toxicology. 71, 17-25.

Bacirki, G. T., Acay, D. B. Y., Bacirki, F., Ötles, S. 2014. Pesticide residues in fruits and vegetables from the Aegean region,Turkey. Journal of Food Chemistry. 160, 379-392.

 

*tulisan ini juga dapat dilihat di
http://martani.co/2014/07/14/bahaya-pestisida-bagi-kesehatan/

Genetically Modified Organism (GMO) Meruntuhkan Kedaulatan Pangan

Genetically Modified Organism (GMO) Meruntuhkan Kedaulatan Pangan

source: www.thecanadiandaily.ca
source: http://www.thecanadiandaily.ca

Peraturan Presiden No. 532/2014 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika baru saja diterbitkan oleh pemerintah yang ditandatangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Juni 2014 yang lalu. Perpres ini merupakan revisi dari Peraturan Presiden No. 39/2010 tersebut berisikan mengenai aturan main dan 19 pos dalam struktur organisasi Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) yang akan diisi oleh elemen pemerintah, akademisi dan komunitas masyarakat. Peraturan ini menandakan bahwa industri benih pangan dan hortikultura akan segera masuk meramaikan pasar benih nasional serta memasarkan benih Genetically Modified Organism (GMO) di Indonesia.

Genetically Modified Organism (GMO) lahir dan diprakarsai oleh keinginan untuk menyelematkan manusia dari bencana kelaparan dan kemiskinan. Diawali pada akhir tahun 1960an dengan munculnya Revolusi Hijau yang ditandai penggunaan teknologi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan manusia. Namun lambat laun menuai banyak kecaman karena menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Kemudian Revolusi Hijau tahap berikutnya yaitu sekitar tahun 1980an kembali diluncurkan guna mengevaluasi Revolusi Hijau yang gagal di awal kemunculannya. Tetap saja, Revolusi Hijau kali ini “mendewakan” penggunaan teknologi untuk menyelamatkan manusia dari kelaparan dan kemiskinan dengan tetap mengandalkan produksi GMO atau yang popular disebut tanaman transgenik atau rekayasa genetika. Bedanya, Revolusi Hijau ini dibarengi dengan sistem neoliberal yang mengakar hingga ke pelosok terkecil masyarakat dan lahirnya mega industri monopolistik yang semakin memperkokoh keberadaannya meski menuai banyak kecaman terhadap dampak kerusakan lingkungan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Masalah-masalah  bermunculan setelah tanaman rekayasa genetika diujicobakan dan disebarkan di berbagai Negara. Mengingat sifat penyebaran benih rekayasa genetika ini tidak dapat dikontrol, hal tersebut merugikan para petani. Perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki kepentingan tertentu memegang andil besar dibaliknya. Mereka menggunakan sistem Hak Paten untuk memegang kendali kepemilikan atas benih transgenik. Sebagai contoh pada tahun 2004 pengadilan menyatakan bersalah pada salah seorang Petani di Kanada akibat melanggar Hak Paten Tanaman Canola (tanaman untuk dibuat minyak goring) hasil rekayasa genetika milik Monsanto. Tanaman ini tumbuh sendirinya di ladang milik petani tersebut. Petani tersebut menanam dan menyimpan benih Canolanya sendiri sejak puluhan tahun silam tanpa membeli dari siapapun. Kejadian ini disebabkan penyebaran DNA Canola transgenik terjadi secara alamiah melalui penyerbukan, sehingga besar kemungkinan adanya penyerbukan silang antara Canola transgenik dan Canola non-transgenik. Namun, Monsanto bersih keras menuntut petani tersebut atas dasar pencurian benih miliknya.

Tidak hanya di luar negeri, dampak buruk rekayasa genetika juga pernah terjadi di Indonesia. Kapas transgenik dengan nama Bollgard dilepas ke Sulawesi Selatan melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2001. Monsanto mengimingi petani dengan keuntungan produktivitas  kapas transgenik 3-4 ton/ha, tahan hama, ramah lingkungan, dan daya tumbuh 98%. Selain itu perusahaan memberikan kredit untuk benih, pupuk dan pestisida kepada petani sehingga petani tertarik untuk menanam kapas transgenik sekitar 4300 ha. Namun, saat awal penanaman, petani kebingungan dengan membusuknya benih dan tidak dapat tumbuh. Petani lainnya juga mendapatkan keresahan akan serangan ulat pada kapas, padahal janji awalnya adalah jenis ini tahan hama. Akibatnya, mereka mengeluarkan banyak pestisida untuk ini. Hama yang menyerang kapas di Sulawesi Selatan adalah jenis wereng hijau, sementara kapas transgenik ini diciptakan untuk menahan hama Helicoverpa armigera. Petani merasa dibodohi. Bagaimana tidak, janji yang semula mengatakan bahwa kapas transgenik mampu menghasilkan 3-4 ton/ha kenyataannya hanya menghasilkan sekitar 998 kg/ha. Akibat pepesan kosong ini, petani melakukan perlawanan untuk mengecam perusahaan penghasil tanaman rekayasa genetika tersebut.

Rekayasa genetika menimbulkan dampak kerusakan terhadap keanegaragaman hayati di dunia. Kekhawatiran besar inilah yang dihadapi oleh Negara-negara yang peduli terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayatinya. Di sisi lain, terdapat Protokol Keanekaragaman Hayati yang disebut Protokol Cartagena yang memberikan peluang negara dan masyarakat untuk melindungi kepentingannya. Protokol ini dicetus pada tahun 2000. Namun sayang, Indonesia baru meratifikasinya pada tahun 2004. Jeda waktu 4 tahun tersebut merupakan kesempatan besar penyebaran benih transgenik di Indonesia, di negeri pusat plasma nutfah ini.

Meskipun negara telah meratifikasi Protokol Cartagena, namun masih banyak peluang penyalahgunaan kebijakan terkait masuknya produk rekayasa genetika di Indonesia. Sistem neoliberal yang hadir di negeri ini merupakan pintu masuk untuk monopoli perdagangan produk transgenik, terutama benih di Indonesia. Ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 352/2014 ini bertentangan dengan salah satu titik fokus Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 yang ingin dicapai yaitu Kedaulatan Pangan. Masuknya industri benih ke Indonesia mengancam kedaulatan petani atas benih. Tentu saja kita tidak ingin masalah yang sama terjadi lagi seperti yang menimpa petani kapas di Sulawesi Selatan, dan petani-petani lainnya di berbagai negara berkembang yang merugi akibat dampak monopoli benih dan rekayasa genetika.

Rakkeyang mengingatkan kita akan kebudayaan masyarakat lokal Sulawesi Selatan di masa lalu.  Rakkeyang merupakan tempat khusus penyimpanan benih padi di rumah masyarakat untuk ditanam di musim tanam selanjutnya. Leuit di masyarakat Sunda yang diartikan sebagai lumbung, digunakan untuk menyimpan benih padi untuk ditanam pada masa tanam selanjutnya. Kini istilah-istilah tersebut telah terdegradasi dan hanya muncul dalam upacara-upacara simbolik adat. Padahal itu mecirikan bahwa masyarakat lokal terdahulu berdaulat atas pangan dan benihnya. Menanam, memanen, dan menyimpan benih untuk dipanen kembali. Hadirnya produk rekayasa genetika dengan ruh neoliberal kini merubah sistem itu menjadi membeli bibit, menanam, memanen, dan membeli bibit baru. Hal itu sungguh meruntuhkan kedaulatan pangan dan merusak tatanan sosial budaya masyarakat dan keseimbangan alam. Memang, globalisasi tidak dapat dijadikan kambing hitam atas kejadian ini. Tapi, lebih baik melahirkan orang-orang konservatif yang komitmen terhadap keseimbangan alam daripada orang-orang “serakah” yang hanya bisa merusak.

Bogor, 24 Juni 2014
Muhammad Ulil Ahsan

Pustaka:

Bisnis.com. 23 Juni 2014. Rekayasa Genetika: Perpres Diteken, Benih GMO Selangkah Lagi Beredar. http://industri.bisnis.com/read/20140623/99/238199/rekayasa-genetika-perpres-diteken-benih-gmo-selangkah-lagi-beredar?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=1131823

http://id.wikipedia.org/wiki/Seren_Taun

Jatmiko, T. W. 2005. Bumi Kita Menjadi Ladang Uji Coba: Risiko Rekayasa Genetik di Pertanian. Hivos dan Konphalindo. Jakarta

Wahono, F., Widyanta, A.B., Kusumajati, T.O. 2005. Pangan, Kearifan Lokal, dan Keanekaragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan. Cindelaras. Jakarta