Andai Amran “Senyentrik” Susi

Andai Amran “Senyentrik” Susi

Saya terkagum-kagum dengan Ibu Susi Pudjastuti yang juga dikagumi Leonardo Dicaprio karena keberaniannya memberantas ilegal fishing dan memimpin Indonesia menjadi negara pertama yang mendaftarkan diri pada platform Global Fishing Watch yang dibangun oleh yayasan milik Leonardo. Ringkasnya, platform ini bekerja dengan memantau kapal-kapal yang beredar di perairan sebuah negara dengan menggunakan citra satelit. Jadi, kalau ada kapal ilegal berkapasitas besar nyusup ke perairan Indonesia akan terdeteksi di layar. Hal ini tentu untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang mengancam sumber penghasilan dan konsumsi nelayan dan kedaulatan Indonesia. Itu di kementerian Perikanan dan Kelautan, bagaimana di Kementerian Pertanian?

Saya membayangkan, andai menteri pertanian seberani ini. Memberantas pemburu rente dengan sistem manajemen yang transparan dan melibatkan semua pihak (red: inklusif). Di bidang pangan dan pertanian, begitu banyak masalah bak benang kusut yang tampaknya tak bisa diurai lagi. Dari isu subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, dan persoalan lainnya. Jika Ibu menteri Susi bekerja untuk kesejahteraan nelayan, makan Menteri pertanian bisa dikatakan bekerja untuk kesejahteraan petani. Dalam konteks terobosan transparansi, Global Fishing Watch menjadi contoh kecil penyelenggaraan transparansi yang dilakukan Menteri Susi, apalagi yang pertama dari seluruh negara di Dunia. It makes Indonesia worth for leading archipelago countries and Susi made it.

Kusutnya sistem pertanian sejak ada di tahun 1960an dengan revolusi hijau dan sampai sekarang paradigmanya adalah pada peningkatan produksi (red: produktivis). Paradigma ini turun temurun diwariskan sampai menteri pertanian yang sekarang. Apa buktinya itu diwariskan turun-temurun? Adalah target swasembada pangan yang tanpa henti digulirkan dari setiap pemerintahan yang memimpin pasca soeharto. Swasembada pangan kemudian dalam implementasinya adalah swasembada beras. Setiap tahun produksi pangan ditarget meningkat. Sejak puncak penghargaan FAO di tahun 1985 karena Indonesia berhasil swasembada beras, sampai saat ini beras terus meningkat namun masalah pangan tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Apa masalahnya? petani terus menerus miskin, dirampas dari tanahnya, kelangkaan komoditas strategis di berbagai wilayah, impor, rakyat kian dijauhkan dari konsumsi pangan lokal, pangan tidak sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Masalah klasik yang terus berulang dan berulang setiap pemerintahan. Target ambisius terus dibuat dan disusun tiap tahunnya. Pencapaian sedikit, bangga, itupun hasil dandanan pemberitaan. Tapi perubahan apapun yang lebih baik harus tetap disyukuri dan diapresiasi.

Membaca terobosan program

Baru-baru ini saya mengikuti timeline instagram Kementerian Pertanian mengenai pencapaian yang dielu-elukan bahwa berhasil ekspor ribuan ton bantuan beras ke Srilanka dan Somalia. Menurut Kementerian Pertanian, hal tersebut merupakan indikator swasembada pangan. Belum lagi berhasil mengekspor beras jenis khusus ke beberapa negara maju ribuan ton dan komoditas strategis ratusan ton. Secara agregat data pertanian dan pangan saat ini terus membaik hingga 2017, bahkan nilai tukar petani pun meningkat. Namun tren perlu dipelajari. Tren kebijakan pertanian secara paradigmatik yang saya katakan sebelumnya tidak jauh berubah, masih memandang persoalan pangan sebatas persoalan produksi. Kedaulatan pangan dipandang sebatas ekspor pangan dan produksi besar-besaran, namun masih tetap dibayang-bayangi oleh kontrol korporasi agrikultur raksasa.

Secara kelembagaan, saya memperhatikan kementerian perikanan dan kelautan sungguh nyetrik kebijakannya, mengikuti menterinya. Selain contoh kebijakan di awal tadi, menteri Susi juga sering mengisi kuliah dan diundang ke berbagai forum internasional menceritakan kisah suksesnya memimpin transparansi di pengelolaan perikanan. Data perikanan juga nyentrik-nyentrik selama menteri ini menjabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.

Saya mengagumi menteri perikanan saat ini karena sikap kritisnya terhadap kebijakan terkait yang dibidangi. Statemennya terkait reklamasi juga membawa angin segar dalam pro kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan (red: sustainable). Berani, akuntable, dan transparan. Slogannya sangat normatif, tapi menurutku mencerminkan Menteri Perikanan. Secara subyektif, saya tidak pernah mendapatkan statemen nyentrik bermuatan kebaruan dari menteri pertanian dalam menanggapi berbagai persoalan pangan. Karena hanya berkutat itu-itu saja, harga yang melonjak menjelang ramadha, Indonesia tidak impor, dan seterusnya. Berbeda dengan Susi yang memberikan statemen yang lebih  analitik, tajam, plus kontroversial, makanya sering dapat perhatian. Amran seringkali mengeluarkan statemen yang lebih diplomatis.

Amran dengan nama besar dan pendidikannya, sementara Susi dengan pengalaman besar dan kekritisannya. Amaran menteri yang berstatus korporat-akademisi dan Susi berstatus Korporat-Praktisi. Keduanya adalah orang hebat negeri ini, namun kebijakan yang diambil tidak serta merta hebat dan memuaskan semua pihak. Kita sadar bahwa Kementerian Perikan dan Kelautan baru tren dengan hadirnya menteri nyetrik Susi Pudjiastuti.

Amran Sulaiman yang setelah kemenangan Joko Widodo di pilpres 2014 tampil sebagai menteri saat ini dinilai belum menunjukkan taringnya dalam perjuangan petani kecil. Tingginya tingkat kepentingan pemburu rente di sektor pertanian pangan menjadi tantangan besar bagi Amran. Sejauh ini terobosan yang hampir mirip dengan konsep pemberantasan ilegal fishing adalah pemberantasan kartel pangan. Namun, hingga saat ini kartel pangan begitu sulit diberantas, entah apakah memang persoalan kapabilitas kementerian atau persoalan dinasti kartel pangan yang sulit diruntuhkan.

Tindakan kecil pemimpin besar dapat memberi efek perubahan yang besar. Seperti yang dilakukan Susi, kepemimpinan dan keputusannya yang nyentrik dalam kebijakan perikanan dapat membawa efek besar termasuk persepsi masyarakat di era digital saat ini. Kebijakan yang populis, transparan dan memihaklah yang bisa mendapat perhatian bagi masyarakat sekarang. Meski dengan segala kontroversialnya, tapi tetap ada contoh yang bisa diambil dari menteri Susi. Bagimana dengan menteri Amran?

Banyak pekerjaan rumah yang menanti menteri Amran dalam memimpin pangan dan pertanian di Indonesia. Pangan adalah persoalan politis. Kepentingan besar di sektor pangan sesungguhnya bukan pada persoalan ekspor maupun swasembada beras saja, tapi bagaimana masyarakat khususnya petani berdaulat atas sumber-sumber produksinya. Bagimana bumi, air, dan kekayaan alam (pertanian) lainnya dikuasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pemburu rente.

Susi telah membuktikan dengan tindakan kecilnya mengusir para pemburu rente di perikanan dengan kebijakan terkait illegal fishing, menerapkan transparansi dalam kebijakan perikanan. Sementara masalah pertanian sangat kompleks, subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, impor pangan, pestisida, benih, dan lain-lain membutuhkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemennya. Namun hingga 3 tahun berjalan, belum ada tampak tanda-tanda terobosan itu di bidang pangan dan pertanian. Hanya berita-berita kecil dari keberhasilan kementerian pertanian ekspor beras, swasembada beras, panen padi, ekspor beras, swasembada beras, panen padi, yang terus berulang dan berulang yang bercokol di media massa. Secara paradigmatik dan akuntabilitas manajemen belum ada terobosannya. Secara subyektif, saya dapat katakan bahwa tagline Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tidak akan berarti jika hanya sebatas  pada hitung-hitungan angka peningkatan produksi pangan, tanpa dibarengi dengan kepemimpinan menterinya dalam mengedepankan persoalan transparansi, akuntabilitas, inklusivitas dan kedaulatan pangan (kesejahteraan produsen pangan skala kecil).

Menteri Susi yang nyentrik telah memberikan sedikit contoh di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kebijakan nyentriknya, menjadikan Indonesia menuju leading sector manjemen pengelolaan sumber daya alam perairan yang baik. Tentu secara optimis dapat dikatakan bahwa Indonesia dengan sumber daya alamnya yang begitu besar dapat menjadi leading sektor dalam bidang pangan dan pertanian, namun dengan prasyarat keberanian dalam melakukan reformasi kebijakan utamanya soal transparansi, akuntabel dan memihak (petani kecil). Kementerian pertanian pun mampu memuaskan petani kecil dan sebagian pembaca berita andai Menteri Amran bisa “senyentrik” Susi.

 

Bogor, 16 Juni 2017

 

 

Surat “Sakti” Pak Menteri

Surat “Sakti” Pak Menteri

source: news.detik.com
source: news.detik.com

Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana merupakan salah satu  kebijakan yang ramai diperbincangkan saat ini. Surat keputusan ini berisi instruksi bagi aparatur negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengkonsumsi pangan lokal dalam rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan. Saat ditanya oleh media, Menpan mengeluarkan surat ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dalam rangka mendukung revolusi mental dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Terbitnya peraturan ini disambut baik oleh berbagai kalangan, salah satunya kalangan petani jagung. Di Gorontalo, petani jagung bersemangat dan siap untuk menyuplai jagung untuk acara-acara pemerintah. Untuk menunjang menu rapat-rapat pegawai, akan disajikan jagung rebus, singkong rebus, dan berbagai olahan makanan dari pangan lokal. Hal ini sesuai perintah yang tertera di surat edaran tersebut. Mau tidak mau pemerintah daerah diwajibkan untuk menjalankan kegiatan ini, pemerintah NTT misalnya, sebagai daerah penghasil jagung tentu bukan merupakan hal baru bagi mereka untuk mengimplementasikan hal ini. Namun budaya konsumsi pangan modern yang praktis seperti ala prasmanan dengan menu standar hotel telah dibiasakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, membuat konsumsi pangan lokal di rapat-rapat resmi menjadi hal mesti perlu dibiasakan lagi. Hal ini merupakan tantangan untuk para pengabdi negara.

Baik untuk kesehatan pegawai

Diberlakukannya surat edaran ini, menjadikan kebiasaan makan pegawai di lingkup pemerintahan berubah menjadi konsumsi pangan lokal. Hal ini dapat berdampak bagi kesehatan para pegawai. Jagung, singkong, dan umbi-umbian lokal lainnya merupakan sumber karbohidrat alternatif yang kandungan glikemiknya lebih rendah dibandingkan gandum dan beras. Semakin tinggi kandungan glikemik makanan yang dikonsumsi seseorang, semakin besar resikonya terkena penyakit diabetes. Isi kotak kotak snack pegawai yang tadinya mengandung roti, pastel, sus, dan olahan berbahan dasar gandum lainnya akan berubah menjadi singkong rebus, comro, jagung rebus dan olahan berbagai pangan lokal, dan ini baik untuk kesehatan.

Hal ini juga menggembirakan untuk para pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan yang mayoritasnya adalah umur produktif. Konsumsi gula dan makanan berkolesterol bagi mereka di umur-umur rentan 40 – 60 tahun perlu dibatasi. Kenyataannya selama ini bagi pegawai negeri yang jarang memperhatikan pola makan, banyak duduk, dan rentan penyakit degeneratif seperti diabetes, mereka secara mandiri mengatur pola konsumsinya di rumah oleh istri atau oleh dokter, Dengan adanya pembiasaan akan konsumsi pangan lokal yang diatur dalam peraturan menteri, maka secara tidak langsung pola makanan sehat dengan pangan lokal bagi pegawai negeri yang memiliki kerentanan terhadap penyakit degeneratif diatur. Selain itu, singkong dan jagung serta umbi-umbian lainnya kaya akan antioksidan seperti ubi ungu yang dapat mencegah penyakit degeneratif.

Perlu pengawasan

Surat edaran No. 13 tahun 2014 ini berlaku pada tanggal 1 Desember 2014. Selain untuk para petani pangan lokal, hal ini juga merupakan angin segar bagi pegawai yang rentan terhadap penyakit degeneratif. Selain itu surat ini merupakan aturan yang dikeluarkan menteri sehingga cukup “sakti” sebagai senjata intervensi untuk peningkatan konsumsi pangan lokal. Namun, makan adalah budaya, sehingga tidak mudah mengubah budaya makan masyarakat ke pangan lokal. Diperlukan  adanya pengawasan aturan ini hingga ke bawah. Sepertinya belum diatur lebih jauh bagaimana target implementasi kedepannya dan metode pengawasannya.

Sejauh ini sanksi yang diberikan jika tidak mematuhi aturan adalah sanksi moral hingga penurunan pangkat. Pertanyaannya kemudian, apakah seorang pejabat kota/daerah rela diturunkan pangkatnya hanya karena di lingkup kerjanya tidak mengkonsumsi pangan lokal. Sesungguhnya masuk akal, namun siapa yang menilai dan bagaimanakah mekanisme pengawasan hingga pemberian sanksinya? Hal ini belum diatur jelas dan disampaikan oleh pihak kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu belum ada contoh ideal implementasi aturan ini di lingkup instansi mengingat baru saja diberlakukan. Saat ini hanya bisa berharap bahwa surat “sakti” Pak Menteri ini bisa menjadi awal reformasi birokrasi yang lebih baik.

UA/1/12/2014

Revolusi Hijau dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Revolusi Hijau dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Revolusi Hijau sebagai salah satu simbol kekuatan kapitalisme yang menggerogoti hajat hidup masyarakat, kini sistem tersebut mulai tidak menjadi populer. Tidak populer bukan berarti mati. Kenyataannya hegemoni kapitalisme yang begitu kuat menimbulkan tren perkembangan Revolusi Hijau yang modern.

Revolusi hijau yang hidup dalam iklim pertanian banyak pertentangan sejak awal dibangunnya sistem ini di tahun 1950-an. Pertentangan tersebut disebabkan Revolusi Hijau secara bertahap menghilangkan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber penghidupan mereka. Revolusi Hijau mendewakan efisiensi, namun dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan.

Dalam tataran sebuah negara, hadirnya Revolusi Hijau sebagai sistem yang diterapkan dalam pertanian menandakan kiblat negaranya adalah Kapitalisme, singkatnya. Karena penguatan sistem ini melibatkan penguasaan korporasi-korporasi besar yang bergerak di bidang pertanian yang dimana dengan keterlibatan tersebut timbullah eksploitasi besar-besaran terhadap lahan, penggunaan Hak Paten dalam penguasaan benih, serta produksi besar-besaran bahan kimia berbahaya untuk lahan pertanian hanya untuk satu, efisiensi dan produktivitas pertanian untuk kesejahteraan.

Alasan kesejahteraan yang ditawarkan dalam sistem Revolusi Hijau kemudian bertolak belakang. Sistem perbenihan yang menggunakan Hak Paten dan Rekayasa Genetika kemudian menyebabkan petani diharuskan untuk membeli benih untuk menanam apa yang akan mereka makan. Sebelumnya petani berdaulat atas benih, mereka menanam, memanennya, menyisakan sebagian untuk benih dan ditanam lagi, itulah kedaulatan benih. Dengan sistem Revolusi Hijau yang diterapkan, petani tidak mampu lagi berdaulat atas benihnya.

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang ditawarkan oleh korporasi-korporasi besar merupakan satu rangkaian yang tercipta atas sistem ini. Pendekatan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang bahan kimia pertanian sangat halus dari tataran masyarakat lokal hingga ke penguasa, sehingga bisikan-bisikannya didengarkan dan memuluskan distribusi bahan kimia pertanian mereka dengan modus perbaikan kualitas tanaman dan produktivitas. Dampaknya adalah ketergantungan produk, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas tanah. Kini masyarakat tidak berdaulat, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pestisida tertentu untuk memberantas hama tertentu. Perubahan budaya pertanian membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kesabaran, hanya itu yang bisa dilakukan, setidaknya ada solusi.

Kedaulatan Pangan di Indonesia

Tahun 1996 kemudian lahir istilah Food Sovereignty dari forum La Via Campesina sebagai bentuk perlawanan petani atas hegemoni kapitalisme yang merenggut hak mereka melalui sistem revolusi hijau. Hingga saat ini penerjemahan Food Sovereignty atau yang dikenal sebagai Kedaulatan Pangan dilakukan di berbagai negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun penerjemahan Food Sovereignty menjadi program-program nyata di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan kesadaran politik dan tindakan berani dari semua elemen masyarakat, namun peran utama adalah pemimpin negara.

Tahun 2014 adalah salah satu tahun politik yang menyajikan pertarungan seru 2 kandidat presiden RI untuk masa jabatan 2015-2019. Menariknya, salah satu isu yang diangkat dan dijadikan bahan kampanye di masing-masing calon adalah Kedaulatan Pangan. Masing-masing memiliki konsep tersendiri tentang apa itu Kedaulatan Pangan yang secara gambalng dipaparkan di forum-forum kampanye publik. Kemudian terpilihlah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-7. Dari kacamata penulis, konsep visi-misi di bidang pangan kedua pasangan ini tampak lebih feasible konsepnya.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden RI yang baru ternyata tidak serta merta secara langsung melaksanakan konsep kedaulatan pangan yang diusung. Perlu proses panjang dalam penyusunan konsepnya yang kemudian dituangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan diturunkan dalam bentuk implementasi program di lapangan.

Kedaulatan Pangan adalah hak suatu bangsa untuk mengelola dan mengembangkan pangannya dengan memperhatikan kondisi budaya dan keragaman. Konsep ini tentu seharusnya dadopsi oleh pemerintahan saat ini dalam pengelolaan pangan negara. Aksi pemerintahan yang baru ini di bidang pangan dan pertanian yang tampak adalah pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk untuk irigasi pertanian dan pembentukan kementerian Agraria yang digadang-gadang sebagai alat implementasi Reforma Agraria.

Dalam pandangan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), kedaulatan pangan dibangun atas 4 pilar, yaitu Reforma Agraria, Pertanian Berkelanjutan, Perdagangan yang Adil, dan Konsumsi Pangan lokal. Berdasar atas pandangan ini, implementasi konsep Kedaulatan Pangan yang dijalankan pemerintahan baru ini tampak baru kemauan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, itupun masih dalam tahap penyusunan konsep dan sistem redistribusi tanah yang meminimalisir konflik dan berpihak pada masyarakat marginal. Setidaknya usaha sudah mulai ada. Di lain sisi, ketiga pilar kedaulatan pangan masih belum tampak batang hidung aplikasinya.

Jika pemerintahan hari ini benar-benar serius ingin menjalankan konsep kedaulatan pangan. Pertanian berkelanjutan harus ditegaskan dengan pengurangan impor pupuk kimia dan peningkatan penggunaan pupuk organik, mengaplikasikan sistem agroekologi yang melindungi ekosistem pertanian dari bahan-bahan kimia berbahaya dan menjaganya agar tetap seimbang. Sampai saat ini belum ada rencana terdengar terkait hal-hal pelaksanaan pertanian berkelanjutan. Yang ada adalah sistem distribusi bibit yang efisien. Bibit yang diperbaiki sistemnya bukanlah bibit lokal yang digarap petani, melainkan bibit hibrida dan hasil rekayasa genetik yang justru semakin membuat petani tergantung dalam penggunaannya.

Saat ini, Indonesia dalam tontonan seluruh masyarakat dunia. Berbagai kepala negara adidaya seperti Amerika, Cina, Jepang, dan Rusia berbondong menemui Jokowi. Forum-forum perdagangan bebas yang telah diikuti Indonesia dan dan berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral menyebabkan petani semakin tercekik karena ketidaksiapan petani lokal bersaing dengan perusahaan pangan raksasa dan sistem perdagangan bebas memberikan keleluasaan asing untuk turut campur dalam sistem pangan dalam negeri. Berdaulat pangan, seharusnya memperhatikan hal ini.

Konsumsi pangan pokok di Indonesia kini semakin seragam, didominasi beras dan gandum. Padahal Indonesia memiliki biodiversitas yang begitu besar untuk pangan sumber karbohidrat seperti jagung, umbi-umbian dan sagu. Belum termasuk sumber protein seperti sorgum dan kacang-kacangan lainnya. Semua hal tersebut tergerus dengan adanya kebijakan impor pangan yang tak kunjung ditekan dengan alasan cadangan pangan, sementara upaya pengembangan produksi hulu dan hilir dan kampanye konsumsi pangan lokal tidak begitu massif digalakkan. Jika pemerintahan ini berani, iklan-iklan konsumsi pangan lokal dan produk olahan pangan lokal lebih diintensifkan daripada iklan-iklan mi instan yang notabene dari gandum yang tidak diproduksi di Indonesia.

Di awal pemerintahan ini, tampak langkah menuju Kedaulatan Pangan sedikit melenceng dikarenakan masih terlalu tertuju pada peningkatan produktivitas. Padahal konsep kedaulatan pangan yang dibutuhkan di Indonesia adalah pelaksanaan reforma agraria segera, perubahan sistem pertanian dari tergantng pada bahan kimia ke organik dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Penyehatan ruang-ruang ekonomi yang sehat dan perdaganga yang adil yang memungkinkan petani kecil memperoleh keuntungan untuk hidup yang lebih layak, serta promosi dan peningkatan konsumsi pangan lokal di Indonesia. Dengan awalan pembangunan irigasi yang massive memang penting untuk dilakukan. Namun, konsep kedaulatan pangan yang akan diterapkan Jokowi belum terdefisinikan dengan jelas, dan kesannya masih dengan isu yang sama, peningkatan produktivitas.

Kini pemerintah Indonesia menghadapi tantangan revolusi hijau yang menggerogoti dengan perkembangan modernnya seiring perkembangan sistem kapitalisme global di masa kini. Senjatanya adalah dengan memasukkan Kedaulatan Pangan sebagai agenda politik utama negara. Namun di sisi lain, tantangan internal juga besar, yaitu mendefinisikan kedaulatan pangan untuk dijewantahkan dalam program-program real di lapangan seperti janji kesejahteraan yang diteriakkan di awal kampanye.

UA/18 November 2014

Bahaya Pestisida Bagi Kesehatan

Bahaya Pestisida Bagi Kesehatan

source: http://apisuk.com/
source: http://apisuk.com/

Tren konsumi makanan organik saat ini mengalami peningkatan. Itu bukan berarti bahwa makanan organik adalah hal yang baru di masyarakat. Jauh di era sebelumnya, nenek moyang kita dalam kesehariannya mengkonsumsi makanan organik. Namun dengan berlakunya sistem pangan berbasis bahan kimia, maka istilah organik mulai muncul di masyarakat. Dengan demikian makanan organik diartikan sebagai makanan yang bebas dari paparan bahan-bahan kimia seperti pestisida, insektisida, maupun hormon-hormon pertumbuhan.

Teknologi di bidang pertanian telah mempengaruhi sistem sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan di masyarakat. Penggunaan teknologi diklaim untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan untuk menghasilkan makanan yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Namun, peningkatan produktivitas ini menggunakan bahan-bahan kimia untuk dipaparkan terhadap bahan pangan yang ditanaman. Bahan kimia tersebut kemudian mencemari permukaan makanan, tanah, dan air. Oleh karena itu penggunaan pestisida saat ini mulai dihindari meskipun masih sedikit presentasinya.

Pestisida merupakan subtansi kimia yang digunakan untuk tanaman pada variasi level tertentu selama budidaya maupun penyimpanan pasca-panen. Penggunaan pestisida ditujukan untuk mencegah kerusakan tanaman pangan dengan pengendalian Hama pertanian atau tanaman yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan kualitas tanaman (Bakirci & Hisil 2011; Bakirci et al., 2014). Pestisida memiliki sifat persisten pada lingkungan dan dapat menyebabkan keracunan kronik pada hewan dan manusia melalui air, udara dan asupan pangan (Darko et al., 2008; Loganathan, 2012; Shoiful et al., 2013). Contohnya adalah Organochlorine Pesticides (OCPs) yang sering digunakan dalam pertanian. Organochlorine pesticide dengan sifat persistensinya memiliki berbagai kemampuan untuk bertransportasi di dalam lingkungan (Park et al., 2011; Mahmood dkk, 2014)dan kemampuan bio-akumulasi dalam jaringan hewan dan tanaman pangan (Nakata et al., 2002; Mahmood et al., 2014).

Dampak penggunaan pestisida pada lingkungan telah banyak diteliti, namun yang utama adalah dampak langsungnya terhadap manusia. Meskipun dampak terhadap manusia kurang disadari dan berlangsung lama, namun berbagai ahli menyatakan bahwa pencemaran lingkungan yang salah satunya adalah penggunaan pestisida menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Pada bulan November 2013, Presiden Organisasi Alergi Dunia (WAO) mengatakan bahwa prevalensi kasus alergi seperti asma dan rhinitis atopic meningkat dalam beberapa decade terakhir. Ungkapnya, hal tersebut tidak lepas dari faktor lingkungan yakni polusi dari rokok, pestisida, serta berkurangnya mikrobiota alami yang dibutuhkan tubuh.

Para peneliti juga menemukan dampak pestisida yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer memiliki gejala berkembangnya plak amiloid pada otak yang menyebabkan kematian sel pada otak. Indikator penelitian dampak pestisida terhadap pemicu Alzhimer adalah peningkatan konsentrasi Dichloro-Dipenhyl-Trichloroethane (DDT) pada penderitanya. Sebuah study dari JAMA Neurology menunjukkan bahwa tubuh pasien penderita Alzheimer memiliki tingkat DDT empat kali lipat lebih tinggi daripada orang sehat rata-rata. Sementara itu, tim di Rutgers University dan Emory University meneliti kandungan Dichloro-Dipenhyl-Trichloroethylene (DDE) pada penderita Alzheimer. DDE merupakan hasil uraian DDT di dalam tubuh manusia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jumlah DDE penderita Alzheimer lebih tinggi 3, 8 tingkat daripada orang sehat dengan usia dan latar belakang yang sama.

Penelitian dampak pestisida terhadap kesehatan menjadi tren para ilmuwan meskipun membutuhkan waktu dan kajian yang lebih mendalam, mengingat pestisida merupakan zat yang terbio-akumulasi dan persisten pada lingkungan tempat penyebarannya. Untuk menghindari pencemaran pestisida di lingkungan masyarakat umumnya dan keluarga dalam lingkup yang lebih kecil, perlu pendekatan secara masif kembali terhadap pertanian dan pangan organik. Tidak hanya mengkonsumsi, namun mngetahui asal dan prosesnya. Hal tersebut diperlukan tidak hanya melindungi kesehatan keluarga dari bahaya cemaran pestisida, tetapi juga untuk pelestarian kearifan lokal dalam aspek pertanian. Pertanian organik itu sehat, pertanian organik itu cerminan kearifan lokal.

 

Pustaka:

National Geographic Indonesia. Daya Dukung Lingkungan Turun Sebabkan Kasus Alergi Merebak. 20 November 2013. [http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/11/daya-dukung-lingkungan-turun-sebabkan-kasus-alergi-merebak]. Diakses 14 Juli 2014.

National Geographic Indonesia. Pestisida dapat picu Alzheimer. 28 Januari 2014. [http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/01/pestisida-dapat-picu-alzheimer]. Diakses 14 Juli 2014.

Shoiful, A., Fujita, H., Watanabe, I., Honda, K. 2013. Concentrations of organochlorine pesticides (OCPs) residues in foodstuffscollected from traditional markets in Indonesia. Journal of Chemosphere. 90, 1742-1750.

Mahmood, A., Malik, R. N., Li, J., Zhang, G. 2014. Human health risk assessment and dietary intake of organochlorinepesticides through air, soil and food crops (wheat and rice) alongtwo tributaries of river Chenab, Pakistan. Journal of Food and Chemical Toxicology. 71, 17-25.

Bacirki, G. T., Acay, D. B. Y., Bacirki, F., Ötles, S. 2014. Pesticide residues in fruits and vegetables from the Aegean region,Turkey. Journal of Food Chemistry. 160, 379-392.

 

*tulisan ini juga dapat dilihat di
http://martani.co/2014/07/14/bahaya-pestisida-bagi-kesehatan/

Polemik Diversifikasi Pangan

Polemik Diversifikasi Pangan

source: cwsglobal.org
source: cwsglobal.org

Nusantara, Itulah Indonesia yang populer dengan kata Archipelago. Dunia mengagumi keunikan dan kekayaan hayatinya. Menurut data IBSAP (2003) dalam Walujo, 2011[1], sekitar 38.000 jenis tumbuhan (55% endemik) di Indonesia. Keanekaragaman hayati dan endemik tersebut menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam yang unik untuk tumbuhan tropik. Namun, kekayaan alam dan keunikan itu tidak serta merta diiringi oleh pelestarian dan dukungan secara politis masyarakat maupun policy maker di Indonesia.

Indonesia adalah negara berpenduduk sekitar 240 juta orang dengan laju  pertambahan penduduk 1,49 % tiap tahun[2]. Negara yang masyarakatnya mengkonsumsi  beras sebagai staple food dan terbesar di dunia, yaitu 139 kg/kapita/tahun[3]. Seiring besarnya pertambahan penduduk dan kebutuhan beras nasional, timbul kondisi dilematis yaitu semakin sempitnya lahan dan perubahan.  Lahan di Indonesia berkurang sekitar 110.000 hektar setiap tahun untuk tanaman non-pangan, pembangunan industri, perumahan, dan lain-lain. Perubahan iklim yang tidak menentu juga merupakan kendala peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia.  Polemik pangan yang enggan berkesudahan tersebut sayangnya dibarengi oleh kebijakan yang kurang bijak, kapitalis, inkonsistensi dan tidak berkelanjutan.

Menurut Sensus ekonomi nasional BPS (2011), tingkat konsumsi beras per kapita pada tahun 2010 berhasil ditekan sebesar 1,4% dari tahun 2009[4]. Data tersebut mungkin baik, namun penurunan tersebut diiringi oleh peningkatan konsumsi terigu masyarakat. Artinya, konsumsi beras memang tertekan, namun hal tersebut digantikan dengan peningkatan konsumsi terigu. Menurut Khudori pemerhati sosial ekonomi pertanian, ini adalah diversifikasi pangan yang salah kaprah. Senada dengan itu, Ir. Kusbini seorang pakar holtikultura nasional berpendapat bahwa Indonesia memang berhasil diversifikasi pangan, tapi dari beras ke terigu. Sementara itu, posisi konsumsi terigu Indonesia adalah 100% impor. Pada tahun 2012 nilai impor terigu Indonesia sebesar US$ 2,2 Milyar[5], sangat ironis bagi negeri kaya akan keanekaragaman hayati ini.

Pangan Nusantara

Uniknya, Indonesia adalah negara kepulauan. Setiap pulau dan daerah memiliki tanaman pangan yang beranekaragam. Untuk mengatasi polemik pangan di Indonesia, tidak perlu jauh-jauh dan berpikir mahal, melihat kekayaan alam yang dianugerahi Tuhan dan memanfaatkannya adalah solusinya. Namun, apakah policy maker memperhatikan hal tersebut ? Celakanya, keanekaragaman konsumsi pangan tiap daerah di Indonesia mulai luntur oleh monokulturisasi beras sebagai hasil kebijakan ketahanan pangan nasional pemerintah yang dianggap prestisius ketika mendapat penghargaan swasembada beras di tahun 1982. Budaya makan masyarakat yang tadinya mengkonsumsi umbi-umbian, jagung, sagu, dan jenis lainnya mulai tergerus dan tergantung pada beras.

Salah satu pangan yang terabaikan misalnya Hotong. Hotong merupakan tanaman jenis serealia yang tumbuh di daerah pulau Buru. Hotong memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang lebih tinggi daripada beras serta kaya akan vitamin dan antioksidan[6]. Dahulu hotong digunakan masyarakat sebagai pangan lokal, biasanya dibuat bubur dan olahan lainnya untuk konsumsi sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, budidaya hotong makin ditinggalkan karena masyarakat cenderung mengkonsumi beras yang ketersediaannya lebih terorganisir melalui Bulog. Hotong mulai ditinggalkan dan hanya menjadi tanaman liar yang terabaikan, bahkan tingkat permintaan tinggi namun stok tidak sanggup memenuhi karena kurangnya minat budidaya hotong di masyarakat pulau Buru. Tidak hanya hotong, berbagai sumber lokal alternatif di berbagai daerah juga bernasib sama dengan hotong, seperti sorgum, sagu, jagung, singkong, ubi jalar, dan lain-lain.

Dari berbagai pangan lokal tersebut, tercipta berbagai masakan khas nusantara sebagai makanan pokok masyarakat. Sebut saja Kapurung sebagai makanan khas dari sulawesi selatan, terbuat dari sagu sebagai bahan utamanya, papeda dari papua, tiwul dari gunungkidul, enbal dari maluku, eloi dari kalimantan timur, dan makanan-makanan khas lainnya yang lahir dari kreativitas masyarakat lokal dalam memberdayakan pangan lokal yang ada. Makan adalah budaya, dan segala karya yang diciptkan dalam bentuk kuliner lahir dari aktivitas masyarakat yang bersinggungan dan belajar dari alam.

Pangan dalam konsep Unity in Diversity

Berbicara tentang diversifikasi pangan di Indonesia tidak lepas dari bahasan sejarah dan kebudayaan karena saling terkait satu sama lain. Pertimbangan sejarah dan kebudayaan penting karena masyarakat terdahulu sangat harmonis dengan alam dalam segala aktivitasnya. Mengembalikan kejayaan pangan nusantara perlu kebijakan serius dan berkelanjutan dan tidak mengabaikan unsur budaya lokal masyarakat. Dari Presiden sampai Kepala Desa perlu memahami, mempertimbangkan, dan mengaplikasikan nilai kearifan lokal dalam penetapan kebijakan pangan. Jika dahulu mengkonsumsi umbi-umbian secara terpaksa dilakukan saat kondisi pangan darurat, maka sekarang mengkonsumsi pangan yang beranekaragam adalah sebuah langkah tepat untuk kesejahteraan individu ditinjau dari komponen gizi dan dampak kesehatan maupun untuk kesejahteraan kelompok. Konsep nusantara adalah unity in diversity, seyogyanya dalam persoalan pangannya juga seiring dengan konsep tersebut. Kebijakan pangan tentunya bukan monokultur, namun mempertahankan keanekaragaman yang dimiliki untuk mewujudkan ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan di Indonesia.

*Artikel ini disajikan sebagai pengantar diskusi PAGI (Pangan dan Gizi) DoYouLead Jogja di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2013

Pustaka:

[1] Walujo, E. B. 2011. Keanekaragaman Hayati Untuk Pangan. Pusat Penelitian Biologi, LIPI.  Disampaikan Pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional X. Jakarta.

[2] Kompas.com. 2011. Penduduk Indonesia Tambah 3,5 Juta Jiwa Per Tahun. <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/13/2024416/Penduduk.Indo.Tambah.3.5.Juta.Jiwa.Per.Tahun> Diakses tanggal 27 Januari 2014.

[3] Detik.com. 2011. Kalahkan Jepang, Konsumsi Beras RI Capai 139 Kg/Kapita/Tahun. <http://finance.detik.com/read/2011/09/07/185507/1717737/4/kalahkan-jepang-konsumsi-beras-ri-capai-139-kg-kapita-tahun> Diakses tanggal 27 Januari 2014.

[4] Khudori, 2011. Salah Kaprah Diversifikasi Pangan. <http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12464&coid=2&caid=30&gid=3> Diakses 27 Januari 2014.

[5] Tempo.co. 2013. Indonesia Didesak Kurangi Impor Gandum. <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/24/090499391/Indonesia-Didesak-Kurangi-Impor-Gandum> Diakses 27 Januari 2014.

[6] Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. 2011. Buru Hotong, Sumber Pangan Non Beras dan Alat Mesin Pengolahanya. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Volume 33:11.