Politik Pangan: Kasus Sari Roti dan Aksi Damai 212

Politik Pangan: Kasus Sari Roti dan Aksi Damai 212

Aksi damai 2 Desember ini memang menyisakan banyak cerita. Tidak hanya soal penistaan agama, tapi jauh hingga menyentuh ranah politik “kampung tengah” alias pangan. Tentunya ini merupakan bahasan menarik yang membuat gatal para pengamat pangan gadungan seperti saya untuk mengeluarkan opini ala ala.

Ramai dibicarakan tentang keterlibatan Sari Roti dalam aksi damai 2 Desember ini. Disinyalir perusahaan roti yang naik daun ini turut mendukung aksi damai tersebut. Sempat jadi trending topik di media sosial dan memaksa manajemen perusahaan angkat bicara terkait keterlibatannya. Sari Roti mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam aksi tersebut, melainkan pembagian roti gratis merupakan inisiatif individu konsumen saat aksi damai berlangsung. Kabar terbarunya, akibat dari kejadian ini, saham Sari Roti anjlok (Detik.com, 2016).

Tulisan ini tidak akan membahas jauh persoalan politis yang disangkutpautkan dengan agama dalam kisah Sari Roti. Namun mencoba menggali pelajaran apa yang dapat diperoleh dari peristiwa ini dikaitkan dengan isu pangan yang banyak diperjuangkan oleh sebagian masayarakat selama ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sari Roti merupakan penyumbang angka konsumsi gandum yang tinggi di masyarakat, sebab roti ini menjadi favorit konsumsi masyarakat urban hingga pedesaan dalam pemenuhan sumber energi hariannya.

Pangan Lokal dan Upaya menekan konsumsi gandum

Lama sudah masyarakat berjuang mempertahankan pangan lokalnya ditengah arus konsumsi pangan gandum yang kian deras. Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir pertumbuhan industri terigu di Indonesia terus meningkat, dari 5 titik di tahun 1997 hingga 2014 tercatat 29 titik industri terigu yang tersebar di Indonesia (Aptindo, 2016), memasok bahan dasar pembuatan olahan gandum seperti roti, pizza, spageti, seblak, hingga kulit gorengan yang disantap tiap hari oleh sebagian besar penikmatnya. Peningkatan konsumsi gandum di Indonesia terus menyumbang penurunan jumlah konsumsi dan keberadaan varietas sumber-sumber pangan lokal yang tersebar di Indonesia, terutama karbohidrat.

Menurut penelitian, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, suplai pangan global didominasi oleh beras, jagung dan  gandum untuk pangan sumber karbohidrat, keragamannya pangan semakin menyempit. Jika suplai pangan global tersebut didominasi oleh hanya beberapa komoditas global yang seragam, maka tidak hanya mengancam keberadaan diversitas tanaman pangan, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan pangan (Khoury et.al, 2014). Alasan adalah salah satu dari sekian banyak yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait ekspansi gandum yang kini menjadi kebiasaan makan orang Indonesia.

Peran pangan lokal begitu signifikan sebagai katup pengaman dari kerawanan pangan. Keberagaman konsumsi berbasis pangan lokal merupakan penyangga ketersediaan pangan serta sumber ragam nutrisi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya keseragaman konsumsi yang terjadi dalam jangka panjang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kelaparan. Sejarah telah membuktikan dari berbagai kasus di belahan bumi, bahwa monokultur merupakan ancaman yang serius. Kasus Kelaparan di Irlandia 1740an, India, Papua dan NTT di Indonesia menjadi bukti bahwa penyingkiran pangan-pangan lokal dari kehidupan masyarakat akan berdampak pada kerentanan terhadap kelaparan dan malnutrisi.

Oleh karena itu, upaya-upaya konsumsi dan pengolahan pangan berbasis lokal banyak digalakkan oleh berbagai kalangan di Indonesia sebagai perlawanan terhadap dominansi produk-produk impor, terutama gandum yang dimotori oleh massifnya perusahaan-perusahaan terigu dan industri pangan skala besar yang menggunakan bahan baku gandum sebagai bahan dominannya. Namun, sejauh ini, upaya-upaya lokal dapat dikatakan masih sulit melawan dominansi industri raksasa berbasis gandum yang menggunakan media, publik figure, ruang-ruang publikasi perkotaan untuk mempromosikan produknya. Leverage media industri tersebut lebih besar ketimbang hasil upaya kampanye yang dilakukan oleh masyarakat yang secara sporadis mendorong penguatan konsumsi pangan lokal.

Politik Pangan dan Kuasa Media

Media memegang peranan penting dalam mengubah konstalasi politik sebuah negara. Sebut saja kudeta Mesir yang menjatuhkan rezim Husni Mobarak akibat kekuatan media sosial. Kemenangan Jokowi-Ahok dalam perebutan kursi kepemimpinan DKI Jakarta beberapa tahun lalu juga berkat kekuatan media. Kisah anak laki-laki duduk kebingungan dengan kepala bersimbah darah akiabt serangan bom di Aleppo, Suriah yang diketahui di seluruh dunia dan menjadi viral, itu karena media. Terakhir adalah kisah Sari Roti yang menyebabkan manajemen perusahaannya sampai mengeluarkan statemen di media dan menyebabkan sahamnya anjlok akibat menjadi viral di masyarakat adalah karena kekuatan media.

Salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan saat ini adalah media. Lucunya, dalam konteks perlawanan terhadap dominansi industri pangan raksasa berbasis bahan baku impor, khususnya pada kasus sari roti, dalam kurun waktu beberapa hari saja isunya dapat mengguncang bangunan kokoh industri  ini melalui pergerakan saham yang anjlok. Sementara itu, upaya sporadis yang telah lama dilakukan kelompok masyarakat dalam mendorong pangan lokal belum mampu mempengaruhi laju peningkatan industri-industri gandum dan konsumsi di Indonesia. Viralnya kisah sari roti bagaikan senjata mematikan yang dapat mengguncang kapal raksasa industri pangan berbasis terigu. Sayangnya, guncangan ini hanya cantolan dalam aksi damai 2 Desember 2016, dan tidak lahir dari inisiatif kolektif radikal yang dilandaskan terhadap kesadaran penguatan isu pangan.

Melalui kasus ini, banyak pelajaran yang dapat diambil. Pertama, mengenai kuasa media dewasa ini yang menjadi satu hal penting yang tidak dapat dilepaskan dalam upaya penggalangan massa atau penggiringan opini masyarakat. Kedua, kasus Sari Roti menjadi sebuah studi kasus bagi masyarakat yang telah memiliki inisiatif dalam mendorong diversifikasi pangan dan mengurangi dominansi terigu bahwa upaya penggiringan opini publik penting membaca momentum yang tepat, isu yang pas, dan perubahan yang akan didorong (message). Seperti kasus sari roti, jangan-jangan penguatan isu pangan yang tidak seksi dan menggemaskan bagi publik ini perlu disisipkan dalam momentum-momentum politis ataupun isu yang berpotensi viral di negeri ini. Mari kita pikirkan bersama dan kita amati di lain kesempatan. (ua)

Bogor, 7 Desember 2016

image credit: http://www.tribunbarat.com/

Beras dan Gandum

Beras dan Gandum

Berasisasi dan gandumisasi di Indonesia telah kelewat batas hingga tampak nyata menggerus keberadaan pangan sumber karbohidrat lainnya seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian lokal. Sumber karbohidrat lokal dibiarkan menghilang secara perlahan, digantikan oleh pangan-pangan yang dipaksakan untuk ditanam dan diimpor demi memenuhi hasrat penguasa yang agak “maksa” memenuhi kebutuhan beras rakyat. Produksi beras digenjot hingga berjuta-juta ton, baik di zaman penjajahan, orde baru, dan sekarang memaksa tentara turun tangan, dan tentara yang turun tangan pun memaksa petani menanam guna memuluskan cita-cita swasembada yang semu itu. Apalah arti semua genjotan produksi jika data riil kebutuhan pangan pun tak jelas hingga sekarang.

Impor gandum semakin meraja. Mi instan kini menjadi pangan pokok, bahkan jadi menu 3 in 1 sebagai pengganti nasi, protein dan sayur di piring kita. Harganya murah dan mudah didapat, dari supermarket berlantai-lantai hingga warung kelontongan yang tak berpintu berjendela. Mengalahkan ubi dan jagung rebus yang dijual eceran di sudut jalan dan jembatan, yang hadirnya pun tak menentu. Kemasan mi instan menarik, dan iklannya membahana di seluruh pelosok Indonesia. Dibintangi artis-artis papan atas yang gambarnya terpampang besar di papan raksasa di atas jembatan penyeberangan maupun di atas pagar sudut jalan protokol.

Indonesia produsen terbesar mi instan di dunia. Mungkin sebagian kita bisa berbangga, tapi sebagian lagi tidak. Yang tidak berbangga itu para petani yang tidak bisa mempertahankan lahan sawah, ubi, jagungnya yang kecil karena hasil panennya kalah bersaing dengan harga mi instan yang murah dan mudah didapat. Siapa yang berbangga? Tentu petani gandum dimana pabrik terigu di Indonesia mengimpor. Permintaan gandum di Indonesia tak pernah putus, petani gandum kaya, tersenyum bahagia. Petani padi kita, miskin tersenyum melarat.

Semakin hari pabrik-pabrik terigu semakin bertambah. Dari hanya 5 buah di tahun 1970-an sampai 31 buah di tahun 2015. Hampir di semua makan kecil kita ada terigunya. Biskuit, wafer, snack, dan berbagai bentuk snack lainnya mengandung gandum. Kini kita terhipnotis dengan apa yang kita makan saat ini. Tanpa sadar, kegiatan sehari-hari kita memperkaya petani gandum dan broker-broker gandum di negara maju. Tanpa sadar petani negeri sendiri melarat, kurus, dan semakin menua. Tingkat pendidikan terendah di negeri ini ada pada kelompok petani dan nelayan. Rata-rata petani negeri ini berlahan sempit, di bawah 0,5 hektar, dan beras yang kita makan dari padi, lebih dari 60% ditanam oleh mereka yang semakin tua renta.

Lantas, apa salah beras dan gandum? Tidak ada, mereka hanyalah bulir  yang menjadi alat politik demi kejayaan dan kekuasaan. Beras dan gandum adalah primadona politik nasional dan internasional. Sukarno, Soeharto berjaya di mata rakyat dan jatuh dari kekuasaannya salah satunya karena beras. Gandum, datang sebagai bala bantuan internasional. Keran kapitalisme global terbuka di Indonesia, Pabrik-pabrik menjalar, termasuk terigu yang hingga kini terus membesar dan membesar. Pertumbuhannya masif dan tersistematis, canggih nan modern. Berbeda dengan beras yang hingga kini masih saja dilanda masalah data yang tak jelas, lembaga yang bergonta-ganti struktur dan fungsinya, gudang yang menua, penggilingan yang semakin renta dan terseok-seok, dan lagi-lagi petani yang semakin melarat.

Kita mengenal diversifikasi pangan. Tapi istilah itu hampir tak berarti dan sedang terseok-seok pula. Tak mampu membendung kekuatan besar beras dan gandum. Tidak hanya keliru arah dan strategi, tapi juga kesadaran dan kemauan mendiversifikasi di negeri ini masih kurang. Kita bercermin dari diversifikasi beras ke gandum dan diversifikasi beras-gandum ke pangan lokal sumber karbohidrat lainnya. Jika beras tak tampak di dapur kita, etalase warung tetangga dengan cantik memajang warna-warni kemasan mi instan siap seduh yang hanya berjarak beberapa langkah kaki dari dapur kita. Lain halnya jika beras habis, ingin diganti dengan pangan lokal sejenis umbi-umbian dan sagu. Mungkin perlu berpikir dua kali, sebab harus mencari, membeli, mengupas, memasak, dan pokoknya tak seinstan mi instan. Dengan begitu, tentu sangat jauh berbeda mendiversifikasi beras-gandum ke pangan lokal. Kini strategi diversifikasi pangan dijalankan dengan pengembangan industri berbasis pangan lokal yang judulnya sungguh menawan. Tapi mengapa hingga sekarang belum mampu membendung konsumsi beras dan gandum yang kian hari membengkak? Karena strateginya keliru, “melawan” pangan pokok – yang dikonsumsi 3 kali sehari – dengan produksi cemilan yang hanya dikonsumsi mungkin hanya seminggu sekali, atau bahkan tidak pernah dalam sebulan, kecuali jika cemilan digalakkan untuk dikonsumsi setiap hari, itu memungkinkan tapi agak konyol.

Strategi diversifikasi pangan yang ada saat ini tidak dapat dinilai buruk. Itu adalah satu upaya membendung tingginya konsumsi beras, dan gandum utamanya. Lebih baik bergerak daripada tidak sama sekali, tapi  lebih baik lagi jika pergerakannya dapat efektif. Sepertinya beras dan gandum akan tetap menjadi perimadona hingga dekade-dekade mendatang, kecuali jika strategi diversifikasi pangan dibenahi dan tidak hanya dipandang sebelah mata baik oleh pemerintah, politikus, mahasiswa, pelajar, sastrawan, dan masyarakat umum hingga pegiat dangdut koplo di bus-bus antar kota antar provinsi.

ulilahsan
Bogor, 5 Januari 2016

Surat “Sakti” Pak Menteri

Surat “Sakti” Pak Menteri

source: news.detik.com
source: news.detik.com

Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana merupakan salah satu  kebijakan yang ramai diperbincangkan saat ini. Surat keputusan ini berisi instruksi bagi aparatur negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengkonsumsi pangan lokal dalam rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan. Saat ditanya oleh media, Menpan mengeluarkan surat ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dalam rangka mendukung revolusi mental dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Terbitnya peraturan ini disambut baik oleh berbagai kalangan, salah satunya kalangan petani jagung. Di Gorontalo, petani jagung bersemangat dan siap untuk menyuplai jagung untuk acara-acara pemerintah. Untuk menunjang menu rapat-rapat pegawai, akan disajikan jagung rebus, singkong rebus, dan berbagai olahan makanan dari pangan lokal. Hal ini sesuai perintah yang tertera di surat edaran tersebut. Mau tidak mau pemerintah daerah diwajibkan untuk menjalankan kegiatan ini, pemerintah NTT misalnya, sebagai daerah penghasil jagung tentu bukan merupakan hal baru bagi mereka untuk mengimplementasikan hal ini. Namun budaya konsumsi pangan modern yang praktis seperti ala prasmanan dengan menu standar hotel telah dibiasakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, membuat konsumsi pangan lokal di rapat-rapat resmi menjadi hal mesti perlu dibiasakan lagi. Hal ini merupakan tantangan untuk para pengabdi negara.

Baik untuk kesehatan pegawai

Diberlakukannya surat edaran ini, menjadikan kebiasaan makan pegawai di lingkup pemerintahan berubah menjadi konsumsi pangan lokal. Hal ini dapat berdampak bagi kesehatan para pegawai. Jagung, singkong, dan umbi-umbian lokal lainnya merupakan sumber karbohidrat alternatif yang kandungan glikemiknya lebih rendah dibandingkan gandum dan beras. Semakin tinggi kandungan glikemik makanan yang dikonsumsi seseorang, semakin besar resikonya terkena penyakit diabetes. Isi kotak kotak snack pegawai yang tadinya mengandung roti, pastel, sus, dan olahan berbahan dasar gandum lainnya akan berubah menjadi singkong rebus, comro, jagung rebus dan olahan berbagai pangan lokal, dan ini baik untuk kesehatan.

Hal ini juga menggembirakan untuk para pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan yang mayoritasnya adalah umur produktif. Konsumsi gula dan makanan berkolesterol bagi mereka di umur-umur rentan 40 – 60 tahun perlu dibatasi. Kenyataannya selama ini bagi pegawai negeri yang jarang memperhatikan pola makan, banyak duduk, dan rentan penyakit degeneratif seperti diabetes, mereka secara mandiri mengatur pola konsumsinya di rumah oleh istri atau oleh dokter, Dengan adanya pembiasaan akan konsumsi pangan lokal yang diatur dalam peraturan menteri, maka secara tidak langsung pola makanan sehat dengan pangan lokal bagi pegawai negeri yang memiliki kerentanan terhadap penyakit degeneratif diatur. Selain itu, singkong dan jagung serta umbi-umbian lainnya kaya akan antioksidan seperti ubi ungu yang dapat mencegah penyakit degeneratif.

Perlu pengawasan

Surat edaran No. 13 tahun 2014 ini berlaku pada tanggal 1 Desember 2014. Selain untuk para petani pangan lokal, hal ini juga merupakan angin segar bagi pegawai yang rentan terhadap penyakit degeneratif. Selain itu surat ini merupakan aturan yang dikeluarkan menteri sehingga cukup “sakti” sebagai senjata intervensi untuk peningkatan konsumsi pangan lokal. Namun, makan adalah budaya, sehingga tidak mudah mengubah budaya makan masyarakat ke pangan lokal. Diperlukan  adanya pengawasan aturan ini hingga ke bawah. Sepertinya belum diatur lebih jauh bagaimana target implementasi kedepannya dan metode pengawasannya.

Sejauh ini sanksi yang diberikan jika tidak mematuhi aturan adalah sanksi moral hingga penurunan pangkat. Pertanyaannya kemudian, apakah seorang pejabat kota/daerah rela diturunkan pangkatnya hanya karena di lingkup kerjanya tidak mengkonsumsi pangan lokal. Sesungguhnya masuk akal, namun siapa yang menilai dan bagaimanakah mekanisme pengawasan hingga pemberian sanksinya? Hal ini belum diatur jelas dan disampaikan oleh pihak kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu belum ada contoh ideal implementasi aturan ini di lingkup instansi mengingat baru saja diberlakukan. Saat ini hanya bisa berharap bahwa surat “sakti” Pak Menteri ini bisa menjadi awal reformasi birokrasi yang lebih baik.

UA/1/12/2014

Revolusi Hijau dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Revolusi Hijau dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Revolusi Hijau sebagai salah satu simbol kekuatan kapitalisme yang menggerogoti hajat hidup masyarakat, kini sistem tersebut mulai tidak menjadi populer. Tidak populer bukan berarti mati. Kenyataannya hegemoni kapitalisme yang begitu kuat menimbulkan tren perkembangan Revolusi Hijau yang modern.

Revolusi hijau yang hidup dalam iklim pertanian banyak pertentangan sejak awal dibangunnya sistem ini di tahun 1950-an. Pertentangan tersebut disebabkan Revolusi Hijau secara bertahap menghilangkan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber penghidupan mereka. Revolusi Hijau mendewakan efisiensi, namun dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan.

Dalam tataran sebuah negara, hadirnya Revolusi Hijau sebagai sistem yang diterapkan dalam pertanian menandakan kiblat negaranya adalah Kapitalisme, singkatnya. Karena penguatan sistem ini melibatkan penguasaan korporasi-korporasi besar yang bergerak di bidang pertanian yang dimana dengan keterlibatan tersebut timbullah eksploitasi besar-besaran terhadap lahan, penggunaan Hak Paten dalam penguasaan benih, serta produksi besar-besaran bahan kimia berbahaya untuk lahan pertanian hanya untuk satu, efisiensi dan produktivitas pertanian untuk kesejahteraan.

Alasan kesejahteraan yang ditawarkan dalam sistem Revolusi Hijau kemudian bertolak belakang. Sistem perbenihan yang menggunakan Hak Paten dan Rekayasa Genetika kemudian menyebabkan petani diharuskan untuk membeli benih untuk menanam apa yang akan mereka makan. Sebelumnya petani berdaulat atas benih, mereka menanam, memanennya, menyisakan sebagian untuk benih dan ditanam lagi, itulah kedaulatan benih. Dengan sistem Revolusi Hijau yang diterapkan, petani tidak mampu lagi berdaulat atas benihnya.

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang ditawarkan oleh korporasi-korporasi besar merupakan satu rangkaian yang tercipta atas sistem ini. Pendekatan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang bahan kimia pertanian sangat halus dari tataran masyarakat lokal hingga ke penguasa, sehingga bisikan-bisikannya didengarkan dan memuluskan distribusi bahan kimia pertanian mereka dengan modus perbaikan kualitas tanaman dan produktivitas. Dampaknya adalah ketergantungan produk, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas tanah. Kini masyarakat tidak berdaulat, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pestisida tertentu untuk memberantas hama tertentu. Perubahan budaya pertanian membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kesabaran, hanya itu yang bisa dilakukan, setidaknya ada solusi.

Kedaulatan Pangan di Indonesia

Tahun 1996 kemudian lahir istilah Food Sovereignty dari forum La Via Campesina sebagai bentuk perlawanan petani atas hegemoni kapitalisme yang merenggut hak mereka melalui sistem revolusi hijau. Hingga saat ini penerjemahan Food Sovereignty atau yang dikenal sebagai Kedaulatan Pangan dilakukan di berbagai negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun penerjemahan Food Sovereignty menjadi program-program nyata di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan kesadaran politik dan tindakan berani dari semua elemen masyarakat, namun peran utama adalah pemimpin negara.

Tahun 2014 adalah salah satu tahun politik yang menyajikan pertarungan seru 2 kandidat presiden RI untuk masa jabatan 2015-2019. Menariknya, salah satu isu yang diangkat dan dijadikan bahan kampanye di masing-masing calon adalah Kedaulatan Pangan. Masing-masing memiliki konsep tersendiri tentang apa itu Kedaulatan Pangan yang secara gambalng dipaparkan di forum-forum kampanye publik. Kemudian terpilihlah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-7. Dari kacamata penulis, konsep visi-misi di bidang pangan kedua pasangan ini tampak lebih feasible konsepnya.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden RI yang baru ternyata tidak serta merta secara langsung melaksanakan konsep kedaulatan pangan yang diusung. Perlu proses panjang dalam penyusunan konsepnya yang kemudian dituangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan diturunkan dalam bentuk implementasi program di lapangan.

Kedaulatan Pangan adalah hak suatu bangsa untuk mengelola dan mengembangkan pangannya dengan memperhatikan kondisi budaya dan keragaman. Konsep ini tentu seharusnya dadopsi oleh pemerintahan saat ini dalam pengelolaan pangan negara. Aksi pemerintahan yang baru ini di bidang pangan dan pertanian yang tampak adalah pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk untuk irigasi pertanian dan pembentukan kementerian Agraria yang digadang-gadang sebagai alat implementasi Reforma Agraria.

Dalam pandangan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), kedaulatan pangan dibangun atas 4 pilar, yaitu Reforma Agraria, Pertanian Berkelanjutan, Perdagangan yang Adil, dan Konsumsi Pangan lokal. Berdasar atas pandangan ini, implementasi konsep Kedaulatan Pangan yang dijalankan pemerintahan baru ini tampak baru kemauan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, itupun masih dalam tahap penyusunan konsep dan sistem redistribusi tanah yang meminimalisir konflik dan berpihak pada masyarakat marginal. Setidaknya usaha sudah mulai ada. Di lain sisi, ketiga pilar kedaulatan pangan masih belum tampak batang hidung aplikasinya.

Jika pemerintahan hari ini benar-benar serius ingin menjalankan konsep kedaulatan pangan. Pertanian berkelanjutan harus ditegaskan dengan pengurangan impor pupuk kimia dan peningkatan penggunaan pupuk organik, mengaplikasikan sistem agroekologi yang melindungi ekosistem pertanian dari bahan-bahan kimia berbahaya dan menjaganya agar tetap seimbang. Sampai saat ini belum ada rencana terdengar terkait hal-hal pelaksanaan pertanian berkelanjutan. Yang ada adalah sistem distribusi bibit yang efisien. Bibit yang diperbaiki sistemnya bukanlah bibit lokal yang digarap petani, melainkan bibit hibrida dan hasil rekayasa genetik yang justru semakin membuat petani tergantung dalam penggunaannya.

Saat ini, Indonesia dalam tontonan seluruh masyarakat dunia. Berbagai kepala negara adidaya seperti Amerika, Cina, Jepang, dan Rusia berbondong menemui Jokowi. Forum-forum perdagangan bebas yang telah diikuti Indonesia dan dan berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral menyebabkan petani semakin tercekik karena ketidaksiapan petani lokal bersaing dengan perusahaan pangan raksasa dan sistem perdagangan bebas memberikan keleluasaan asing untuk turut campur dalam sistem pangan dalam negeri. Berdaulat pangan, seharusnya memperhatikan hal ini.

Konsumsi pangan pokok di Indonesia kini semakin seragam, didominasi beras dan gandum. Padahal Indonesia memiliki biodiversitas yang begitu besar untuk pangan sumber karbohidrat seperti jagung, umbi-umbian dan sagu. Belum termasuk sumber protein seperti sorgum dan kacang-kacangan lainnya. Semua hal tersebut tergerus dengan adanya kebijakan impor pangan yang tak kunjung ditekan dengan alasan cadangan pangan, sementara upaya pengembangan produksi hulu dan hilir dan kampanye konsumsi pangan lokal tidak begitu massif digalakkan. Jika pemerintahan ini berani, iklan-iklan konsumsi pangan lokal dan produk olahan pangan lokal lebih diintensifkan daripada iklan-iklan mi instan yang notabene dari gandum yang tidak diproduksi di Indonesia.

Di awal pemerintahan ini, tampak langkah menuju Kedaulatan Pangan sedikit melenceng dikarenakan masih terlalu tertuju pada peningkatan produktivitas. Padahal konsep kedaulatan pangan yang dibutuhkan di Indonesia adalah pelaksanaan reforma agraria segera, perubahan sistem pertanian dari tergantng pada bahan kimia ke organik dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Penyehatan ruang-ruang ekonomi yang sehat dan perdaganga yang adil yang memungkinkan petani kecil memperoleh keuntungan untuk hidup yang lebih layak, serta promosi dan peningkatan konsumsi pangan lokal di Indonesia. Dengan awalan pembangunan irigasi yang massive memang penting untuk dilakukan. Namun, konsep kedaulatan pangan yang akan diterapkan Jokowi belum terdefisinikan dengan jelas, dan kesannya masih dengan isu yang sama, peningkatan produktivitas.

Kini pemerintah Indonesia menghadapi tantangan revolusi hijau yang menggerogoti dengan perkembangan modernnya seiring perkembangan sistem kapitalisme global di masa kini. Senjatanya adalah dengan memasukkan Kedaulatan Pangan sebagai agenda politik utama negara. Namun di sisi lain, tantangan internal juga besar, yaitu mendefinisikan kedaulatan pangan untuk dijewantahkan dalam program-program real di lapangan seperti janji kesejahteraan yang diteriakkan di awal kampanye.

UA/18 November 2014

Polemik Diversifikasi Pangan

Polemik Diversifikasi Pangan

source: cwsglobal.org
source: cwsglobal.org

Nusantara, Itulah Indonesia yang populer dengan kata Archipelago. Dunia mengagumi keunikan dan kekayaan hayatinya. Menurut data IBSAP (2003) dalam Walujo, 2011[1], sekitar 38.000 jenis tumbuhan (55% endemik) di Indonesia. Keanekaragaman hayati dan endemik tersebut menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam yang unik untuk tumbuhan tropik. Namun, kekayaan alam dan keunikan itu tidak serta merta diiringi oleh pelestarian dan dukungan secara politis masyarakat maupun policy maker di Indonesia.

Indonesia adalah negara berpenduduk sekitar 240 juta orang dengan laju  pertambahan penduduk 1,49 % tiap tahun[2]. Negara yang masyarakatnya mengkonsumsi  beras sebagai staple food dan terbesar di dunia, yaitu 139 kg/kapita/tahun[3]. Seiring besarnya pertambahan penduduk dan kebutuhan beras nasional, timbul kondisi dilematis yaitu semakin sempitnya lahan dan perubahan.  Lahan di Indonesia berkurang sekitar 110.000 hektar setiap tahun untuk tanaman non-pangan, pembangunan industri, perumahan, dan lain-lain. Perubahan iklim yang tidak menentu juga merupakan kendala peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia.  Polemik pangan yang enggan berkesudahan tersebut sayangnya dibarengi oleh kebijakan yang kurang bijak, kapitalis, inkonsistensi dan tidak berkelanjutan.

Menurut Sensus ekonomi nasional BPS (2011), tingkat konsumsi beras per kapita pada tahun 2010 berhasil ditekan sebesar 1,4% dari tahun 2009[4]. Data tersebut mungkin baik, namun penurunan tersebut diiringi oleh peningkatan konsumsi terigu masyarakat. Artinya, konsumsi beras memang tertekan, namun hal tersebut digantikan dengan peningkatan konsumsi terigu. Menurut Khudori pemerhati sosial ekonomi pertanian, ini adalah diversifikasi pangan yang salah kaprah. Senada dengan itu, Ir. Kusbini seorang pakar holtikultura nasional berpendapat bahwa Indonesia memang berhasil diversifikasi pangan, tapi dari beras ke terigu. Sementara itu, posisi konsumsi terigu Indonesia adalah 100% impor. Pada tahun 2012 nilai impor terigu Indonesia sebesar US$ 2,2 Milyar[5], sangat ironis bagi negeri kaya akan keanekaragaman hayati ini.

Pangan Nusantara

Uniknya, Indonesia adalah negara kepulauan. Setiap pulau dan daerah memiliki tanaman pangan yang beranekaragam. Untuk mengatasi polemik pangan di Indonesia, tidak perlu jauh-jauh dan berpikir mahal, melihat kekayaan alam yang dianugerahi Tuhan dan memanfaatkannya adalah solusinya. Namun, apakah policy maker memperhatikan hal tersebut ? Celakanya, keanekaragaman konsumsi pangan tiap daerah di Indonesia mulai luntur oleh monokulturisasi beras sebagai hasil kebijakan ketahanan pangan nasional pemerintah yang dianggap prestisius ketika mendapat penghargaan swasembada beras di tahun 1982. Budaya makan masyarakat yang tadinya mengkonsumsi umbi-umbian, jagung, sagu, dan jenis lainnya mulai tergerus dan tergantung pada beras.

Salah satu pangan yang terabaikan misalnya Hotong. Hotong merupakan tanaman jenis serealia yang tumbuh di daerah pulau Buru. Hotong memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang lebih tinggi daripada beras serta kaya akan vitamin dan antioksidan[6]. Dahulu hotong digunakan masyarakat sebagai pangan lokal, biasanya dibuat bubur dan olahan lainnya untuk konsumsi sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, budidaya hotong makin ditinggalkan karena masyarakat cenderung mengkonsumi beras yang ketersediaannya lebih terorganisir melalui Bulog. Hotong mulai ditinggalkan dan hanya menjadi tanaman liar yang terabaikan, bahkan tingkat permintaan tinggi namun stok tidak sanggup memenuhi karena kurangnya minat budidaya hotong di masyarakat pulau Buru. Tidak hanya hotong, berbagai sumber lokal alternatif di berbagai daerah juga bernasib sama dengan hotong, seperti sorgum, sagu, jagung, singkong, ubi jalar, dan lain-lain.

Dari berbagai pangan lokal tersebut, tercipta berbagai masakan khas nusantara sebagai makanan pokok masyarakat. Sebut saja Kapurung sebagai makanan khas dari sulawesi selatan, terbuat dari sagu sebagai bahan utamanya, papeda dari papua, tiwul dari gunungkidul, enbal dari maluku, eloi dari kalimantan timur, dan makanan-makanan khas lainnya yang lahir dari kreativitas masyarakat lokal dalam memberdayakan pangan lokal yang ada. Makan adalah budaya, dan segala karya yang diciptkan dalam bentuk kuliner lahir dari aktivitas masyarakat yang bersinggungan dan belajar dari alam.

Pangan dalam konsep Unity in Diversity

Berbicara tentang diversifikasi pangan di Indonesia tidak lepas dari bahasan sejarah dan kebudayaan karena saling terkait satu sama lain. Pertimbangan sejarah dan kebudayaan penting karena masyarakat terdahulu sangat harmonis dengan alam dalam segala aktivitasnya. Mengembalikan kejayaan pangan nusantara perlu kebijakan serius dan berkelanjutan dan tidak mengabaikan unsur budaya lokal masyarakat. Dari Presiden sampai Kepala Desa perlu memahami, mempertimbangkan, dan mengaplikasikan nilai kearifan lokal dalam penetapan kebijakan pangan. Jika dahulu mengkonsumsi umbi-umbian secara terpaksa dilakukan saat kondisi pangan darurat, maka sekarang mengkonsumsi pangan yang beranekaragam adalah sebuah langkah tepat untuk kesejahteraan individu ditinjau dari komponen gizi dan dampak kesehatan maupun untuk kesejahteraan kelompok. Konsep nusantara adalah unity in diversity, seyogyanya dalam persoalan pangannya juga seiring dengan konsep tersebut. Kebijakan pangan tentunya bukan monokultur, namun mempertahankan keanekaragaman yang dimiliki untuk mewujudkan ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan di Indonesia.

*Artikel ini disajikan sebagai pengantar diskusi PAGI (Pangan dan Gizi) DoYouLead Jogja di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2013

Pustaka:

[1] Walujo, E. B. 2011. Keanekaragaman Hayati Untuk Pangan. Pusat Penelitian Biologi, LIPI.  Disampaikan Pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional X. Jakarta.

[2] Kompas.com. 2011. Penduduk Indonesia Tambah 3,5 Juta Jiwa Per Tahun. <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/13/2024416/Penduduk.Indo.Tambah.3.5.Juta.Jiwa.Per.Tahun> Diakses tanggal 27 Januari 2014.

[3] Detik.com. 2011. Kalahkan Jepang, Konsumsi Beras RI Capai 139 Kg/Kapita/Tahun. <http://finance.detik.com/read/2011/09/07/185507/1717737/4/kalahkan-jepang-konsumsi-beras-ri-capai-139-kg-kapita-tahun> Diakses tanggal 27 Januari 2014.

[4] Khudori, 2011. Salah Kaprah Diversifikasi Pangan. <http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12464&coid=2&caid=30&gid=3> Diakses 27 Januari 2014.

[5] Tempo.co. 2013. Indonesia Didesak Kurangi Impor Gandum. <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/24/090499391/Indonesia-Didesak-Kurangi-Impor-Gandum> Diakses 27 Januari 2014.

[6] Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. 2011. Buru Hotong, Sumber Pangan Non Beras dan Alat Mesin Pengolahanya. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Volume 33:11.