Revolusi Hijau dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Revolusi Hijau dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Revolusi Hijau sebagai salah satu simbol kekuatan kapitalisme yang menggerogoti hajat hidup masyarakat, kini sistem tersebut mulai tidak menjadi populer. Tidak populer bukan berarti mati. Kenyataannya hegemoni kapitalisme yang begitu kuat menimbulkan tren perkembangan Revolusi Hijau yang modern.

Revolusi hijau yang hidup dalam iklim pertanian banyak pertentangan sejak awal dibangunnya sistem ini di tahun 1950-an. Pertentangan tersebut disebabkan Revolusi Hijau secara bertahap menghilangkan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber penghidupan mereka. Revolusi Hijau mendewakan efisiensi, namun dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan.

Dalam tataran sebuah negara, hadirnya Revolusi Hijau sebagai sistem yang diterapkan dalam pertanian menandakan kiblat negaranya adalah Kapitalisme, singkatnya. Karena penguatan sistem ini melibatkan penguasaan korporasi-korporasi besar yang bergerak di bidang pertanian yang dimana dengan keterlibatan tersebut timbullah eksploitasi besar-besaran terhadap lahan, penggunaan Hak Paten dalam penguasaan benih, serta produksi besar-besaran bahan kimia berbahaya untuk lahan pertanian hanya untuk satu, efisiensi dan produktivitas pertanian untuk kesejahteraan.

Alasan kesejahteraan yang ditawarkan dalam sistem Revolusi Hijau kemudian bertolak belakang. Sistem perbenihan yang menggunakan Hak Paten dan Rekayasa Genetika kemudian menyebabkan petani diharuskan untuk membeli benih untuk menanam apa yang akan mereka makan. Sebelumnya petani berdaulat atas benih, mereka menanam, memanennya, menyisakan sebagian untuk benih dan ditanam lagi, itulah kedaulatan benih. Dengan sistem Revolusi Hijau yang diterapkan, petani tidak mampu lagi berdaulat atas benihnya.

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang ditawarkan oleh korporasi-korporasi besar merupakan satu rangkaian yang tercipta atas sistem ini. Pendekatan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang bahan kimia pertanian sangat halus dari tataran masyarakat lokal hingga ke penguasa, sehingga bisikan-bisikannya didengarkan dan memuluskan distribusi bahan kimia pertanian mereka dengan modus perbaikan kualitas tanaman dan produktivitas. Dampaknya adalah ketergantungan produk, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas tanah. Kini masyarakat tidak berdaulat, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pestisida tertentu untuk memberantas hama tertentu. Perubahan budaya pertanian membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kesabaran, hanya itu yang bisa dilakukan, setidaknya ada solusi.

Kedaulatan Pangan di Indonesia

Tahun 1996 kemudian lahir istilah Food Sovereignty dari forum La Via Campesina sebagai bentuk perlawanan petani atas hegemoni kapitalisme yang merenggut hak mereka melalui sistem revolusi hijau. Hingga saat ini penerjemahan Food Sovereignty atau yang dikenal sebagai Kedaulatan Pangan dilakukan di berbagai negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun penerjemahan Food Sovereignty menjadi program-program nyata di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan kesadaran politik dan tindakan berani dari semua elemen masyarakat, namun peran utama adalah pemimpin negara.

Tahun 2014 adalah salah satu tahun politik yang menyajikan pertarungan seru 2 kandidat presiden RI untuk masa jabatan 2015-2019. Menariknya, salah satu isu yang diangkat dan dijadikan bahan kampanye di masing-masing calon adalah Kedaulatan Pangan. Masing-masing memiliki konsep tersendiri tentang apa itu Kedaulatan Pangan yang secara gambalng dipaparkan di forum-forum kampanye publik. Kemudian terpilihlah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-7. Dari kacamata penulis, konsep visi-misi di bidang pangan kedua pasangan ini tampak lebih feasible konsepnya.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden RI yang baru ternyata tidak serta merta secara langsung melaksanakan konsep kedaulatan pangan yang diusung. Perlu proses panjang dalam penyusunan konsepnya yang kemudian dituangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan diturunkan dalam bentuk implementasi program di lapangan.

Kedaulatan Pangan adalah hak suatu bangsa untuk mengelola dan mengembangkan pangannya dengan memperhatikan kondisi budaya dan keragaman. Konsep ini tentu seharusnya dadopsi oleh pemerintahan saat ini dalam pengelolaan pangan negara. Aksi pemerintahan yang baru ini di bidang pangan dan pertanian yang tampak adalah pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk untuk irigasi pertanian dan pembentukan kementerian Agraria yang digadang-gadang sebagai alat implementasi Reforma Agraria.

Dalam pandangan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), kedaulatan pangan dibangun atas 4 pilar, yaitu Reforma Agraria, Pertanian Berkelanjutan, Perdagangan yang Adil, dan Konsumsi Pangan lokal. Berdasar atas pandangan ini, implementasi konsep Kedaulatan Pangan yang dijalankan pemerintahan baru ini tampak baru kemauan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, itupun masih dalam tahap penyusunan konsep dan sistem redistribusi tanah yang meminimalisir konflik dan berpihak pada masyarakat marginal. Setidaknya usaha sudah mulai ada. Di lain sisi, ketiga pilar kedaulatan pangan masih belum tampak batang hidung aplikasinya.

Jika pemerintahan hari ini benar-benar serius ingin menjalankan konsep kedaulatan pangan. Pertanian berkelanjutan harus ditegaskan dengan pengurangan impor pupuk kimia dan peningkatan penggunaan pupuk organik, mengaplikasikan sistem agroekologi yang melindungi ekosistem pertanian dari bahan-bahan kimia berbahaya dan menjaganya agar tetap seimbang. Sampai saat ini belum ada rencana terdengar terkait hal-hal pelaksanaan pertanian berkelanjutan. Yang ada adalah sistem distribusi bibit yang efisien. Bibit yang diperbaiki sistemnya bukanlah bibit lokal yang digarap petani, melainkan bibit hibrida dan hasil rekayasa genetik yang justru semakin membuat petani tergantung dalam penggunaannya.

Saat ini, Indonesia dalam tontonan seluruh masyarakat dunia. Berbagai kepala negara adidaya seperti Amerika, Cina, Jepang, dan Rusia berbondong menemui Jokowi. Forum-forum perdagangan bebas yang telah diikuti Indonesia dan dan berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral menyebabkan petani semakin tercekik karena ketidaksiapan petani lokal bersaing dengan perusahaan pangan raksasa dan sistem perdagangan bebas memberikan keleluasaan asing untuk turut campur dalam sistem pangan dalam negeri. Berdaulat pangan, seharusnya memperhatikan hal ini.

Konsumsi pangan pokok di Indonesia kini semakin seragam, didominasi beras dan gandum. Padahal Indonesia memiliki biodiversitas yang begitu besar untuk pangan sumber karbohidrat seperti jagung, umbi-umbian dan sagu. Belum termasuk sumber protein seperti sorgum dan kacang-kacangan lainnya. Semua hal tersebut tergerus dengan adanya kebijakan impor pangan yang tak kunjung ditekan dengan alasan cadangan pangan, sementara upaya pengembangan produksi hulu dan hilir dan kampanye konsumsi pangan lokal tidak begitu massif digalakkan. Jika pemerintahan ini berani, iklan-iklan konsumsi pangan lokal dan produk olahan pangan lokal lebih diintensifkan daripada iklan-iklan mi instan yang notabene dari gandum yang tidak diproduksi di Indonesia.

Di awal pemerintahan ini, tampak langkah menuju Kedaulatan Pangan sedikit melenceng dikarenakan masih terlalu tertuju pada peningkatan produktivitas. Padahal konsep kedaulatan pangan yang dibutuhkan di Indonesia adalah pelaksanaan reforma agraria segera, perubahan sistem pertanian dari tergantng pada bahan kimia ke organik dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Penyehatan ruang-ruang ekonomi yang sehat dan perdaganga yang adil yang memungkinkan petani kecil memperoleh keuntungan untuk hidup yang lebih layak, serta promosi dan peningkatan konsumsi pangan lokal di Indonesia. Dengan awalan pembangunan irigasi yang massive memang penting untuk dilakukan. Namun, konsep kedaulatan pangan yang akan diterapkan Jokowi belum terdefisinikan dengan jelas, dan kesannya masih dengan isu yang sama, peningkatan produktivitas.

Kini pemerintah Indonesia menghadapi tantangan revolusi hijau yang menggerogoti dengan perkembangan modernnya seiring perkembangan sistem kapitalisme global di masa kini. Senjatanya adalah dengan memasukkan Kedaulatan Pangan sebagai agenda politik utama negara. Namun di sisi lain, tantangan internal juga besar, yaitu mendefinisikan kedaulatan pangan untuk dijewantahkan dalam program-program real di lapangan seperti janji kesejahteraan yang diteriakkan di awal kampanye.

UA/18 November 2014

Genetically Modified Organism (GMO) Meruntuhkan Kedaulatan Pangan

Genetically Modified Organism (GMO) Meruntuhkan Kedaulatan Pangan

source: www.thecanadiandaily.ca
source: http://www.thecanadiandaily.ca

Peraturan Presiden No. 532/2014 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika baru saja diterbitkan oleh pemerintah yang ditandatangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Juni 2014 yang lalu. Perpres ini merupakan revisi dari Peraturan Presiden No. 39/2010 tersebut berisikan mengenai aturan main dan 19 pos dalam struktur organisasi Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) yang akan diisi oleh elemen pemerintah, akademisi dan komunitas masyarakat. Peraturan ini menandakan bahwa industri benih pangan dan hortikultura akan segera masuk meramaikan pasar benih nasional serta memasarkan benih Genetically Modified Organism (GMO) di Indonesia.

Genetically Modified Organism (GMO) lahir dan diprakarsai oleh keinginan untuk menyelematkan manusia dari bencana kelaparan dan kemiskinan. Diawali pada akhir tahun 1960an dengan munculnya Revolusi Hijau yang ditandai penggunaan teknologi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan manusia. Namun lambat laun menuai banyak kecaman karena menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Kemudian Revolusi Hijau tahap berikutnya yaitu sekitar tahun 1980an kembali diluncurkan guna mengevaluasi Revolusi Hijau yang gagal di awal kemunculannya. Tetap saja, Revolusi Hijau kali ini “mendewakan” penggunaan teknologi untuk menyelamatkan manusia dari kelaparan dan kemiskinan dengan tetap mengandalkan produksi GMO atau yang popular disebut tanaman transgenik atau rekayasa genetika. Bedanya, Revolusi Hijau ini dibarengi dengan sistem neoliberal yang mengakar hingga ke pelosok terkecil masyarakat dan lahirnya mega industri monopolistik yang semakin memperkokoh keberadaannya meski menuai banyak kecaman terhadap dampak kerusakan lingkungan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Masalah-masalah  bermunculan setelah tanaman rekayasa genetika diujicobakan dan disebarkan di berbagai Negara. Mengingat sifat penyebaran benih rekayasa genetika ini tidak dapat dikontrol, hal tersebut merugikan para petani. Perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki kepentingan tertentu memegang andil besar dibaliknya. Mereka menggunakan sistem Hak Paten untuk memegang kendali kepemilikan atas benih transgenik. Sebagai contoh pada tahun 2004 pengadilan menyatakan bersalah pada salah seorang Petani di Kanada akibat melanggar Hak Paten Tanaman Canola (tanaman untuk dibuat minyak goring) hasil rekayasa genetika milik Monsanto. Tanaman ini tumbuh sendirinya di ladang milik petani tersebut. Petani tersebut menanam dan menyimpan benih Canolanya sendiri sejak puluhan tahun silam tanpa membeli dari siapapun. Kejadian ini disebabkan penyebaran DNA Canola transgenik terjadi secara alamiah melalui penyerbukan, sehingga besar kemungkinan adanya penyerbukan silang antara Canola transgenik dan Canola non-transgenik. Namun, Monsanto bersih keras menuntut petani tersebut atas dasar pencurian benih miliknya.

Tidak hanya di luar negeri, dampak buruk rekayasa genetika juga pernah terjadi di Indonesia. Kapas transgenik dengan nama Bollgard dilepas ke Sulawesi Selatan melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2001. Monsanto mengimingi petani dengan keuntungan produktivitas  kapas transgenik 3-4 ton/ha, tahan hama, ramah lingkungan, dan daya tumbuh 98%. Selain itu perusahaan memberikan kredit untuk benih, pupuk dan pestisida kepada petani sehingga petani tertarik untuk menanam kapas transgenik sekitar 4300 ha. Namun, saat awal penanaman, petani kebingungan dengan membusuknya benih dan tidak dapat tumbuh. Petani lainnya juga mendapatkan keresahan akan serangan ulat pada kapas, padahal janji awalnya adalah jenis ini tahan hama. Akibatnya, mereka mengeluarkan banyak pestisida untuk ini. Hama yang menyerang kapas di Sulawesi Selatan adalah jenis wereng hijau, sementara kapas transgenik ini diciptakan untuk menahan hama Helicoverpa armigera. Petani merasa dibodohi. Bagaimana tidak, janji yang semula mengatakan bahwa kapas transgenik mampu menghasilkan 3-4 ton/ha kenyataannya hanya menghasilkan sekitar 998 kg/ha. Akibat pepesan kosong ini, petani melakukan perlawanan untuk mengecam perusahaan penghasil tanaman rekayasa genetika tersebut.

Rekayasa genetika menimbulkan dampak kerusakan terhadap keanegaragaman hayati di dunia. Kekhawatiran besar inilah yang dihadapi oleh Negara-negara yang peduli terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayatinya. Di sisi lain, terdapat Protokol Keanekaragaman Hayati yang disebut Protokol Cartagena yang memberikan peluang negara dan masyarakat untuk melindungi kepentingannya. Protokol ini dicetus pada tahun 2000. Namun sayang, Indonesia baru meratifikasinya pada tahun 2004. Jeda waktu 4 tahun tersebut merupakan kesempatan besar penyebaran benih transgenik di Indonesia, di negeri pusat plasma nutfah ini.

Meskipun negara telah meratifikasi Protokol Cartagena, namun masih banyak peluang penyalahgunaan kebijakan terkait masuknya produk rekayasa genetika di Indonesia. Sistem neoliberal yang hadir di negeri ini merupakan pintu masuk untuk monopoli perdagangan produk transgenik, terutama benih di Indonesia. Ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 352/2014 ini bertentangan dengan salah satu titik fokus Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 yang ingin dicapai yaitu Kedaulatan Pangan. Masuknya industri benih ke Indonesia mengancam kedaulatan petani atas benih. Tentu saja kita tidak ingin masalah yang sama terjadi lagi seperti yang menimpa petani kapas di Sulawesi Selatan, dan petani-petani lainnya di berbagai negara berkembang yang merugi akibat dampak monopoli benih dan rekayasa genetika.

Rakkeyang mengingatkan kita akan kebudayaan masyarakat lokal Sulawesi Selatan di masa lalu.  Rakkeyang merupakan tempat khusus penyimpanan benih padi di rumah masyarakat untuk ditanam di musim tanam selanjutnya. Leuit di masyarakat Sunda yang diartikan sebagai lumbung, digunakan untuk menyimpan benih padi untuk ditanam pada masa tanam selanjutnya. Kini istilah-istilah tersebut telah terdegradasi dan hanya muncul dalam upacara-upacara simbolik adat. Padahal itu mecirikan bahwa masyarakat lokal terdahulu berdaulat atas pangan dan benihnya. Menanam, memanen, dan menyimpan benih untuk dipanen kembali. Hadirnya produk rekayasa genetika dengan ruh neoliberal kini merubah sistem itu menjadi membeli bibit, menanam, memanen, dan membeli bibit baru. Hal itu sungguh meruntuhkan kedaulatan pangan dan merusak tatanan sosial budaya masyarakat dan keseimbangan alam. Memang, globalisasi tidak dapat dijadikan kambing hitam atas kejadian ini. Tapi, lebih baik melahirkan orang-orang konservatif yang komitmen terhadap keseimbangan alam daripada orang-orang “serakah” yang hanya bisa merusak.

Bogor, 24 Juni 2014
Muhammad Ulil Ahsan

Pustaka:

Bisnis.com. 23 Juni 2014. Rekayasa Genetika: Perpres Diteken, Benih GMO Selangkah Lagi Beredar. http://industri.bisnis.com/read/20140623/99/238199/rekayasa-genetika-perpres-diteken-benih-gmo-selangkah-lagi-beredar?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=1131823

http://id.wikipedia.org/wiki/Seren_Taun

Jatmiko, T. W. 2005. Bumi Kita Menjadi Ladang Uji Coba: Risiko Rekayasa Genetik di Pertanian. Hivos dan Konphalindo. Jakarta

Wahono, F., Widyanta, A.B., Kusumajati, T.O. 2005. Pangan, Kearifan Lokal, dan Keanekaragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan. Cindelaras. Jakarta