Andai Amran “Senyentrik” Susi

Saya terkagum-kagum dengan Ibu Susi Pudjastuti yang juga dikagumi Leonardo Dicaprio karena keberaniannya memberantas ilegal fishing dan memimpin Indonesia menjadi negara pertama yang mendaftarkan diri pada platform Global Fishing Watch yang dibangun oleh yayasan milik Leonardo. Ringkasnya, platform ini bekerja dengan memantau kapal-kapal yang beredar di perairan sebuah negara dengan menggunakan citra satelit. Jadi, kalau ada kapal ilegal berkapasitas besar nyusup ke perairan Indonesia akan terdeteksi di layar. Hal ini tentu untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang mengancam sumber penghasilan dan konsumsi nelayan dan kedaulatan Indonesia. Itu di kementerian Perikanan dan Kelautan, bagaimana di Kementerian Pertanian?

Saya membayangkan, andai menteri pertanian seberani ini. Memberantas pemburu rente dengan sistem manajemen yang transparan dan melibatkan semua pihak (red: inklusif). Di bidang pangan dan pertanian, begitu banyak masalah bak benang kusut yang tampaknya tak bisa diurai lagi. Dari isu subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, dan persoalan lainnya. Jika Ibu menteri Susi bekerja untuk kesejahteraan nelayan, makan Menteri pertanian bisa dikatakan bekerja untuk kesejahteraan petani. Dalam konteks terobosan transparansi, Global Fishing Watch menjadi contoh kecil penyelenggaraan transparansi yang dilakukan Menteri Susi, apalagi yang pertama dari seluruh negara di Dunia. It makes Indonesia worth for leading archipelago countries and Susi made it.

Kusutnya sistem pertanian sejak ada di tahun 1960an dengan revolusi hijau dan sampai sekarang paradigmanya adalah pada peningkatan produksi (red: produktivis). Paradigma ini turun temurun diwariskan sampai menteri pertanian yang sekarang. Apa buktinya itu diwariskan turun-temurun? Adalah target swasembada pangan yang tanpa henti digulirkan dari setiap pemerintahan yang memimpin pasca soeharto. Swasembada pangan kemudian dalam implementasinya adalah swasembada beras. Setiap tahun produksi pangan ditarget meningkat. Sejak puncak penghargaan FAO di tahun 1985 karena Indonesia berhasil swasembada beras, sampai saat ini beras terus meningkat namun masalah pangan tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Apa masalahnya? petani terus menerus miskin, dirampas dari tanahnya, kelangkaan komoditas strategis di berbagai wilayah, impor, rakyat kian dijauhkan dari konsumsi pangan lokal, pangan tidak sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Masalah klasik yang terus berulang dan berulang setiap pemerintahan. Target ambisius terus dibuat dan disusun tiap tahunnya. Pencapaian sedikit, bangga, itupun hasil dandanan pemberitaan. Tapi perubahan apapun yang lebih baik harus tetap disyukuri dan diapresiasi.

Membaca terobosan program

Baru-baru ini saya mengikuti timeline instagram Kementerian Pertanian mengenai pencapaian yang dielu-elukan bahwa berhasil ekspor ribuan ton bantuan beras ke Srilanka dan Somalia. Menurut Kementerian Pertanian, hal tersebut merupakan indikator swasembada pangan. Belum lagi berhasil mengekspor beras jenis khusus ke beberapa negara maju ribuan ton dan komoditas strategis ratusan ton. Secara agregat data pertanian dan pangan saat ini terus membaik hingga 2017, bahkan nilai tukar petani pun meningkat. Namun tren perlu dipelajari. Tren kebijakan pertanian secara paradigmatik yang saya katakan sebelumnya tidak jauh berubah, masih memandang persoalan pangan sebatas persoalan produksi. Kedaulatan pangan dipandang sebatas ekspor pangan dan produksi besar-besaran, namun masih tetap dibayang-bayangi oleh kontrol korporasi agrikultur raksasa.

Secara kelembagaan, saya memperhatikan kementerian perikanan dan kelautan sungguh nyetrik kebijakannya, mengikuti menterinya. Selain contoh kebijakan di awal tadi, menteri Susi juga sering mengisi kuliah dan diundang ke berbagai forum internasional menceritakan kisah suksesnya memimpin transparansi di pengelolaan perikanan. Data perikanan juga nyentrik-nyentrik selama menteri ini menjabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.

Saya mengagumi menteri perikanan saat ini karena sikap kritisnya terhadap kebijakan terkait yang dibidangi. Statemennya terkait reklamasi juga membawa angin segar dalam pro kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan (red: sustainable). Berani, akuntable, dan transparan. Slogannya sangat normatif, tapi menurutku mencerminkan Menteri Perikanan. Secara subyektif, saya tidak pernah mendapatkan statemen nyentrik bermuatan kebaruan dari menteri pertanian dalam menanggapi berbagai persoalan pangan. Karena hanya berkutat itu-itu saja, harga yang melonjak menjelang ramadha, Indonesia tidak impor, dan seterusnya. Berbeda dengan Susi yang memberikan statemen yang lebih  analitik, tajam, plus kontroversial, makanya sering dapat perhatian. Amran seringkali mengeluarkan statemen yang lebih diplomatis.

Amran dengan nama besar dan pendidikannya, sementara Susi dengan pengalaman besar dan kekritisannya. Amaran menteri yang berstatus korporat-akademisi dan Susi berstatus Korporat-Praktisi. Keduanya adalah orang hebat negeri ini, namun kebijakan yang diambil tidak serta merta hebat dan memuaskan semua pihak. Kita sadar bahwa Kementerian Perikan dan Kelautan baru tren dengan hadirnya menteri nyetrik Susi Pudjiastuti.

Amran Sulaiman yang setelah kemenangan Joko Widodo di pilpres 2014 tampil sebagai menteri saat ini dinilai belum menunjukkan taringnya dalam perjuangan petani kecil. Tingginya tingkat kepentingan pemburu rente di sektor pertanian pangan menjadi tantangan besar bagi Amran. Sejauh ini terobosan yang hampir mirip dengan konsep pemberantasan ilegal fishing adalah pemberantasan kartel pangan. Namun, hingga saat ini kartel pangan begitu sulit diberantas, entah apakah memang persoalan kapabilitas kementerian atau persoalan dinasti kartel pangan yang sulit diruntuhkan.

Tindakan kecil pemimpin besar dapat memberi efek perubahan yang besar. Seperti yang dilakukan Susi, kepemimpinan dan keputusannya yang nyentrik dalam kebijakan perikanan dapat membawa efek besar termasuk persepsi masyarakat di era digital saat ini. Kebijakan yang populis, transparan dan memihaklah yang bisa mendapat perhatian bagi masyarakat sekarang. Meski dengan segala kontroversialnya, tapi tetap ada contoh yang bisa diambil dari menteri Susi. Bagimana dengan menteri Amran?

Banyak pekerjaan rumah yang menanti menteri Amran dalam memimpin pangan dan pertanian di Indonesia. Pangan adalah persoalan politis. Kepentingan besar di sektor pangan sesungguhnya bukan pada persoalan ekspor maupun swasembada beras saja, tapi bagaimana masyarakat khususnya petani berdaulat atas sumber-sumber produksinya. Bagimana bumi, air, dan kekayaan alam (pertanian) lainnya dikuasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pemburu rente.

Susi telah membuktikan dengan tindakan kecilnya mengusir para pemburu rente di perikanan dengan kebijakan terkait illegal fishing, menerapkan transparansi dalam kebijakan perikanan. Sementara masalah pertanian sangat kompleks, subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, impor pangan, pestisida, benih, dan lain-lain membutuhkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemennya. Namun hingga 3 tahun berjalan, belum ada tampak tanda-tanda terobosan itu di bidang pangan dan pertanian. Hanya berita-berita kecil dari keberhasilan kementerian pertanian ekspor beras, swasembada beras, panen padi, ekspor beras, swasembada beras, panen padi, yang terus berulang dan berulang yang bercokol di media massa. Secara paradigmatik dan akuntabilitas manajemen belum ada terobosannya. Secara subyektif, saya dapat katakan bahwa tagline Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tidak akan berarti jika hanya sebatas  pada hitung-hitungan angka peningkatan produksi pangan, tanpa dibarengi dengan kepemimpinan menterinya dalam mengedepankan persoalan transparansi, akuntabilitas, inklusivitas dan kedaulatan pangan (kesejahteraan produsen pangan skala kecil).

Menteri Susi yang nyentrik telah memberikan sedikit contoh di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kebijakan nyentriknya, menjadikan Indonesia menuju leading sector manjemen pengelolaan sumber daya alam perairan yang baik. Tentu secara optimis dapat dikatakan bahwa Indonesia dengan sumber daya alamnya yang begitu besar dapat menjadi leading sektor dalam bidang pangan dan pertanian, namun dengan prasyarat keberanian dalam melakukan reformasi kebijakan utamanya soal transparansi, akuntabel dan memihak (petani kecil). Kementerian pertanian pun mampu memuaskan petani kecil dan sebagian pembaca berita andai Menteri Amran bisa “senyentrik” Susi.

 

Bogor, 16 Juni 2017

 

 

Negeri yang Terobok-obok

Negeri ini sedang diobok-obok. Seperti lagu Joshua kecil di era 90-an yang potongan liriknya begini:

diobok-obok airnya diobok-obok
ada ikannya kecil-kecil pada mabok
……

Seperti itulah cerminan bangsa ini sekarang. Berawal dari sumbu isu penistaan agama yang disinyalir ditunggangi oleh isu politik dan kekuasaan, meledak hingga berdampak pada perubahaan atmosfir kebinekaan yang tadinya masyarakatnya adem-ayem, aman dan sentausa kini menjadi mencekam, saling tidak percaya, dan sarat pertikaian. Persekusi misalnya, yang baru-baru ini hangat diperbincangkan.

Negeri ini sedang diputer-puter. Akibat dari berlarut-larutnya isu penistaan agama, saat ini bersosial media sudah tidak aman lagi. Komentar dengan sentimen negatif terhadap tokoh agama tertentu bisa berujung pelaporan, meski kamu seorang anak kecil. Jika memiliki ribuan follower dan memposting hal yang bertentangan dengan keyakinan kelompok tertentu, bisa jadi akan ada satu atau dua komentar yang bernada tidak mengenakkan. Fenomena ini sungguh gamblang terlihat akhir-akhir ini. Bahkan beberapa teman terpaksa menghapus beberapa teman media sosialnya karena jenuh dengan postingan intoleran yang kerap kali ditampilkan.

Tak ada lagi saling percaya, bahkan jika mereka bertetangga. Bisa jadi karena dunianya telah memasuki era jempol dan layar, tak ada rasa, tak ada cinta yang nyata. Masyarakat mudah menginterpretasi dan tersulut amarah, hingga mengumpat dan menghardik jika ada ucapan yang bertentangan dengan ide mayoritas yang mereka yakini. Negeri ini seperti menderita penyakit menahun yang entah bagaimana cara mengobatinya. Mungkin dengan mendidik anak cinta kasih dalam keluarga bisa terhindar dari penyakit semacam itu kala dewasa.

Melihat peristiwa ini, kita dapat melihat kondisi bangsa ini yang manusianya sedang tidak baik-baik saja. Mabok karena terobok-obok.

 

Bogor, 5 Juni 2017

Stunting dan Konsumsi Beras di Indonesia

Indonesia dihadapkan dengan persoalan stunting atau anak pendek. Terdapat berbagai macam data baik dari lembaga internasional hingga perguruan tinggi di Indonesia yang mengungkap kondisi keparahan stunting di Indonesia. Misalnya data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan rata-rata tinggi badan anak usia 5-18 tahun di Indonesia kurang 12,5 cm (laki-laki) dan 9,8 cm (perempuan) dari rujukan WHO. Stunting menunjukkan kualitas gizi masyarakat Indonesia akibat kekurangan gizi makronutrien dan mikronutrien, khususnya protein.

Beras merupakan sumber energi utama masyarakat Indonesia. Mereka memperoleh beras dalam bentuk beras putih yang telah mengalami proses penyosohan 90%. Menurut Prof. Rindit Pambayun (Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia), orang Indonesia sebagian besar mengkonsumsi “beras telanjang”. Dikatakan beras telanjang, karena beras yang dikonsumsi sebagian besar telah berkurang zat gizinya, terutama zat gizi mikro. Beras yang telah disosoh 90% telah kehilangan sebagian besar mikronutrien yang terkandung pada kulit ari beras. Zat gizi yang paling dominan dan menonjol yang terdapat pada kulit ari adalah vitamin B1, B2, B3, dan protein.

Umumnya masyarakat miskin mengkonsumsi sumber karbohidrat dengan porsi yang lebih besar daripada sumber nutrien lainnya. Menurut teori, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin beragam konsumsi pangannya. Kasus di Indonesia, konsumsi varian sumber vitamin dan mineralnya sangat rendah. Diperparah dengan konsumsi sumber karbohidrat sebagian masyarakat yang bertumpu pada beras miskin atau yang kerap dikenal dengan raskin.

Raskin mengadung sangat sedikit komponen nutrisi, sebab masa penyimpanannya yang relatif sudah lama dalam keadaan telah disosoh 90%. Begitu pula beras yang dikonsumsi masyarakat umumnya, mereka membeli beras telah dalam bentuk sosoh. Beras dengan kemasan plastik yang disealer biasanya dikonsumsi oleh golongan menengah ke atas.

Pemandangan tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan konsumsi di Indonesia masih tinggi. Dalam hal ini, meskipun sama-sama mengkonsumsi beras sosoh 90%, variasi konsumsi beragam sumber nutrisi (vitamin dan mineral) masih didominasi kelas menengah ke atas dengan kemampuannya aksesnya dibandingkan dengan kelas menengah ke bawah. Angka stunting disumbang oleh sebagian besar masyarakat bepenghasilan rendah. Dengan melihat fakta terkait pengolahan beras yang disajikan secara “telanjang” kemudian dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, masuk akal jika defisiensi terhadap vitamin B dan protein dari serealia terjadi di Indonesia.

Kajian dan penelitian tentang pengaruh pengolahan beras yang mengabaikan zat gizi pada lapisannya dengan stunting dapat menjadi landasan untuk optimalisasi produksi beras sebagai pangan pokok di Indonesia. Bisa saja suatu saat kita perlu mengubah cara pengolahan beras yang kita makan dengan beras yang lebih pera (masih memiliki kulit ari atau derajat sosoh kurang dari 90%) atau optimalisasi kandungan protein, vitamin, dan mineralnya sebagai sumber energi sehari-hari. Butuh kerja sama dan dukungan dari berbagai elemen dalam mewujudkan upaya menurungkan angka stunting menuju masyarakat yang lebih sehat dan produktif di masa yang akan datang.

 

Bogor, 11 Februari 2016

source of featured image: http://www.one.org

Revolusi Hijau dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Revolusi Hijau sebagai salah satu simbol kekuatan kapitalisme yang menggerogoti hajat hidup masyarakat, kini sistem tersebut mulai tidak menjadi populer. Tidak populer bukan berarti mati. Kenyataannya hegemoni kapitalisme yang begitu kuat menimbulkan tren perkembangan Revolusi Hijau yang modern.

Revolusi hijau yang hidup dalam iklim pertanian banyak pertentangan sejak awal dibangunnya sistem ini di tahun 1950-an. Pertentangan tersebut disebabkan Revolusi Hijau secara bertahap menghilangkan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber penghidupan mereka. Revolusi Hijau mendewakan efisiensi, namun dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan.

Dalam tataran sebuah negara, hadirnya Revolusi Hijau sebagai sistem yang diterapkan dalam pertanian menandakan kiblat negaranya adalah Kapitalisme, singkatnya. Karena penguatan sistem ini melibatkan penguasaan korporasi-korporasi besar yang bergerak di bidang pertanian yang dimana dengan keterlibatan tersebut timbullah eksploitasi besar-besaran terhadap lahan, penggunaan Hak Paten dalam penguasaan benih, serta produksi besar-besaran bahan kimia berbahaya untuk lahan pertanian hanya untuk satu, efisiensi dan produktivitas pertanian untuk kesejahteraan.

Alasan kesejahteraan yang ditawarkan dalam sistem Revolusi Hijau kemudian bertolak belakang. Sistem perbenihan yang menggunakan Hak Paten dan Rekayasa Genetika kemudian menyebabkan petani diharuskan untuk membeli benih untuk menanam apa yang akan mereka makan. Sebelumnya petani berdaulat atas benih, mereka menanam, memanennya, menyisakan sebagian untuk benih dan ditanam lagi, itulah kedaulatan benih. Dengan sistem Revolusi Hijau yang diterapkan, petani tidak mampu lagi berdaulat atas benihnya.

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang ditawarkan oleh korporasi-korporasi besar merupakan satu rangkaian yang tercipta atas sistem ini. Pendekatan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang bahan kimia pertanian sangat halus dari tataran masyarakat lokal hingga ke penguasa, sehingga bisikan-bisikannya didengarkan dan memuluskan distribusi bahan kimia pertanian mereka dengan modus perbaikan kualitas tanaman dan produktivitas. Dampaknya adalah ketergantungan produk, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas tanah. Kini masyarakat tidak berdaulat, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pestisida tertentu untuk memberantas hama tertentu. Perubahan budaya pertanian membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kesabaran, hanya itu yang bisa dilakukan, setidaknya ada solusi.

Kedaulatan Pangan di Indonesia

Tahun 1996 kemudian lahir istilah Food Sovereignty dari forum La Via Campesina sebagai bentuk perlawanan petani atas hegemoni kapitalisme yang merenggut hak mereka melalui sistem revolusi hijau. Hingga saat ini penerjemahan Food Sovereignty atau yang dikenal sebagai Kedaulatan Pangan dilakukan di berbagai negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun penerjemahan Food Sovereignty menjadi program-program nyata di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan kesadaran politik dan tindakan berani dari semua elemen masyarakat, namun peran utama adalah pemimpin negara.

Tahun 2014 adalah salah satu tahun politik yang menyajikan pertarungan seru 2 kandidat presiden RI untuk masa jabatan 2015-2019. Menariknya, salah satu isu yang diangkat dan dijadikan bahan kampanye di masing-masing calon adalah Kedaulatan Pangan. Masing-masing memiliki konsep tersendiri tentang apa itu Kedaulatan Pangan yang secara gambalng dipaparkan di forum-forum kampanye publik. Kemudian terpilihlah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-7. Dari kacamata penulis, konsep visi-misi di bidang pangan kedua pasangan ini tampak lebih feasible konsepnya.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden RI yang baru ternyata tidak serta merta secara langsung melaksanakan konsep kedaulatan pangan yang diusung. Perlu proses panjang dalam penyusunan konsepnya yang kemudian dituangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan diturunkan dalam bentuk implementasi program di lapangan.

Kedaulatan Pangan adalah hak suatu bangsa untuk mengelola dan mengembangkan pangannya dengan memperhatikan kondisi budaya dan keragaman. Konsep ini tentu seharusnya dadopsi oleh pemerintahan saat ini dalam pengelolaan pangan negara. Aksi pemerintahan yang baru ini di bidang pangan dan pertanian yang tampak adalah pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk untuk irigasi pertanian dan pembentukan kementerian Agraria yang digadang-gadang sebagai alat implementasi Reforma Agraria.

Dalam pandangan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), kedaulatan pangan dibangun atas 4 pilar, yaitu Reforma Agraria, Pertanian Berkelanjutan, Perdagangan yang Adil, dan Konsumsi Pangan lokal. Berdasar atas pandangan ini, implementasi konsep Kedaulatan Pangan yang dijalankan pemerintahan baru ini tampak baru kemauan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, itupun masih dalam tahap penyusunan konsep dan sistem redistribusi tanah yang meminimalisir konflik dan berpihak pada masyarakat marginal. Setidaknya usaha sudah mulai ada. Di lain sisi, ketiga pilar kedaulatan pangan masih belum tampak batang hidung aplikasinya.

Jika pemerintahan hari ini benar-benar serius ingin menjalankan konsep kedaulatan pangan. Pertanian berkelanjutan harus ditegaskan dengan pengurangan impor pupuk kimia dan peningkatan penggunaan pupuk organik, mengaplikasikan sistem agroekologi yang melindungi ekosistem pertanian dari bahan-bahan kimia berbahaya dan menjaganya agar tetap seimbang. Sampai saat ini belum ada rencana terdengar terkait hal-hal pelaksanaan pertanian berkelanjutan. Yang ada adalah sistem distribusi bibit yang efisien. Bibit yang diperbaiki sistemnya bukanlah bibit lokal yang digarap petani, melainkan bibit hibrida dan hasil rekayasa genetik yang justru semakin membuat petani tergantung dalam penggunaannya.

Saat ini, Indonesia dalam tontonan seluruh masyarakat dunia. Berbagai kepala negara adidaya seperti Amerika, Cina, Jepang, dan Rusia berbondong menemui Jokowi. Forum-forum perdagangan bebas yang telah diikuti Indonesia dan dan berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral menyebabkan petani semakin tercekik karena ketidaksiapan petani lokal bersaing dengan perusahaan pangan raksasa dan sistem perdagangan bebas memberikan keleluasaan asing untuk turut campur dalam sistem pangan dalam negeri. Berdaulat pangan, seharusnya memperhatikan hal ini.

Konsumsi pangan pokok di Indonesia kini semakin seragam, didominasi beras dan gandum. Padahal Indonesia memiliki biodiversitas yang begitu besar untuk pangan sumber karbohidrat seperti jagung, umbi-umbian dan sagu. Belum termasuk sumber protein seperti sorgum dan kacang-kacangan lainnya. Semua hal tersebut tergerus dengan adanya kebijakan impor pangan yang tak kunjung ditekan dengan alasan cadangan pangan, sementara upaya pengembangan produksi hulu dan hilir dan kampanye konsumsi pangan lokal tidak begitu massif digalakkan. Jika pemerintahan ini berani, iklan-iklan konsumsi pangan lokal dan produk olahan pangan lokal lebih diintensifkan daripada iklan-iklan mi instan yang notabene dari gandum yang tidak diproduksi di Indonesia.

Di awal pemerintahan ini, tampak langkah menuju Kedaulatan Pangan sedikit melenceng dikarenakan masih terlalu tertuju pada peningkatan produktivitas. Padahal konsep kedaulatan pangan yang dibutuhkan di Indonesia adalah pelaksanaan reforma agraria segera, perubahan sistem pertanian dari tergantng pada bahan kimia ke organik dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Penyehatan ruang-ruang ekonomi yang sehat dan perdaganga yang adil yang memungkinkan petani kecil memperoleh keuntungan untuk hidup yang lebih layak, serta promosi dan peningkatan konsumsi pangan lokal di Indonesia. Dengan awalan pembangunan irigasi yang massive memang penting untuk dilakukan. Namun, konsep kedaulatan pangan yang akan diterapkan Jokowi belum terdefisinikan dengan jelas, dan kesannya masih dengan isu yang sama, peningkatan produktivitas.

Kini pemerintah Indonesia menghadapi tantangan revolusi hijau yang menggerogoti dengan perkembangan modernnya seiring perkembangan sistem kapitalisme global di masa kini. Senjatanya adalah dengan memasukkan Kedaulatan Pangan sebagai agenda politik utama negara. Namun di sisi lain, tantangan internal juga besar, yaitu mendefinisikan kedaulatan pangan untuk dijewantahkan dalam program-program real di lapangan seperti janji kesejahteraan yang diteriakkan di awal kampanye.

UA/18 November 2014

–