Beras dan Gandum

Beras dan Gandum

Berasisasi dan gandumisasi di Indonesia telah kelewat batas hingga tampak nyata menggerus keberadaan pangan sumber karbohidrat lainnya seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian lokal. Sumber karbohidrat lokal dibiarkan menghilang secara perlahan, digantikan oleh pangan-pangan yang dipaksakan untuk ditanam dan diimpor demi memenuhi hasrat penguasa yang agak “maksa” memenuhi kebutuhan beras rakyat. Produksi beras digenjot hingga berjuta-juta ton, baik di zaman penjajahan, orde baru, dan sekarang memaksa tentara turun tangan, dan tentara yang turun tangan pun memaksa petani menanam guna memuluskan cita-cita swasembada yang semu itu. Apalah arti semua genjotan produksi jika data riil kebutuhan pangan pun tak jelas hingga sekarang.

Impor gandum semakin meraja. Mi instan kini menjadi pangan pokok, bahkan jadi menu 3 in 1 sebagai pengganti nasi, protein dan sayur di piring kita. Harganya murah dan mudah didapat, dari supermarket berlantai-lantai hingga warung kelontongan yang tak berpintu berjendela. Mengalahkan ubi dan jagung rebus yang dijual eceran di sudut jalan dan jembatan, yang hadirnya pun tak menentu. Kemasan mi instan menarik, dan iklannya membahana di seluruh pelosok Indonesia. Dibintangi artis-artis papan atas yang gambarnya terpampang besar di papan raksasa di atas jembatan penyeberangan maupun di atas pagar sudut jalan protokol.

Indonesia produsen terbesar mi instan di dunia. Mungkin sebagian kita bisa berbangga, tapi sebagian lagi tidak. Yang tidak berbangga itu para petani yang tidak bisa mempertahankan lahan sawah, ubi, jagungnya yang kecil karena hasil panennya kalah bersaing dengan harga mi instan yang murah dan mudah didapat. Siapa yang berbangga? Tentu petani gandum dimana pabrik terigu di Indonesia mengimpor. Permintaan gandum di Indonesia tak pernah putus, petani gandum kaya, tersenyum bahagia. Petani padi kita, miskin tersenyum melarat.

Semakin hari pabrik-pabrik terigu semakin bertambah. Dari hanya 5 buah di tahun 1970-an sampai 31 buah di tahun 2015. Hampir di semua makan kecil kita ada terigunya. Biskuit, wafer, snack, dan berbagai bentuk snack lainnya mengandung gandum. Kini kita terhipnotis dengan apa yang kita makan saat ini. Tanpa sadar, kegiatan sehari-hari kita memperkaya petani gandum dan broker-broker gandum di negara maju. Tanpa sadar petani negeri sendiri melarat, kurus, dan semakin menua. Tingkat pendidikan terendah di negeri ini ada pada kelompok petani dan nelayan. Rata-rata petani negeri ini berlahan sempit, di bawah 0,5 hektar, dan beras yang kita makan dari padi, lebih dari 60% ditanam oleh mereka yang semakin tua renta.

Lantas, apa salah beras dan gandum? Tidak ada, mereka hanyalah bulir  yang menjadi alat politik demi kejayaan dan kekuasaan. Beras dan gandum adalah primadona politik nasional dan internasional. Sukarno, Soeharto berjaya di mata rakyat dan jatuh dari kekuasaannya salah satunya karena beras. Gandum, datang sebagai bala bantuan internasional. Keran kapitalisme global terbuka di Indonesia, Pabrik-pabrik menjalar, termasuk terigu yang hingga kini terus membesar dan membesar. Pertumbuhannya masif dan tersistematis, canggih nan modern. Berbeda dengan beras yang hingga kini masih saja dilanda masalah data yang tak jelas, lembaga yang bergonta-ganti struktur dan fungsinya, gudang yang menua, penggilingan yang semakin renta dan terseok-seok, dan lagi-lagi petani yang semakin melarat.

Kita mengenal diversifikasi pangan. Tapi istilah itu hampir tak berarti dan sedang terseok-seok pula. Tak mampu membendung kekuatan besar beras dan gandum. Tidak hanya keliru arah dan strategi, tapi juga kesadaran dan kemauan mendiversifikasi di negeri ini masih kurang. Kita bercermin dari diversifikasi beras ke gandum dan diversifikasi beras-gandum ke pangan lokal sumber karbohidrat lainnya. Jika beras tak tampak di dapur kita, etalase warung tetangga dengan cantik memajang warna-warni kemasan mi instan siap seduh yang hanya berjarak beberapa langkah kaki dari dapur kita. Lain halnya jika beras habis, ingin diganti dengan pangan lokal sejenis umbi-umbian dan sagu. Mungkin perlu berpikir dua kali, sebab harus mencari, membeli, mengupas, memasak, dan pokoknya tak seinstan mi instan. Dengan begitu, tentu sangat jauh berbeda mendiversifikasi beras-gandum ke pangan lokal. Kini strategi diversifikasi pangan dijalankan dengan pengembangan industri berbasis pangan lokal yang judulnya sungguh menawan. Tapi mengapa hingga sekarang belum mampu membendung konsumsi beras dan gandum yang kian hari membengkak? Karena strateginya keliru, “melawan” pangan pokok – yang dikonsumsi 3 kali sehari – dengan produksi cemilan yang hanya dikonsumsi mungkin hanya seminggu sekali, atau bahkan tidak pernah dalam sebulan, kecuali jika cemilan digalakkan untuk dikonsumsi setiap hari, itu memungkinkan tapi agak konyol.

Strategi diversifikasi pangan yang ada saat ini tidak dapat dinilai buruk. Itu adalah satu upaya membendung tingginya konsumsi beras, dan gandum utamanya. Lebih baik bergerak daripada tidak sama sekali, tapi  lebih baik lagi jika pergerakannya dapat efektif. Sepertinya beras dan gandum akan tetap menjadi perimadona hingga dekade-dekade mendatang, kecuali jika strategi diversifikasi pangan dibenahi dan tidak hanya dipandang sebelah mata baik oleh pemerintah, politikus, mahasiswa, pelajar, sastrawan, dan masyarakat umum hingga pegiat dangdut koplo di bus-bus antar kota antar provinsi.

ulilahsan
Bogor, 5 Januari 2016

Polemik Diversifikasi Pangan

Polemik Diversifikasi Pangan

source: cwsglobal.org
source: cwsglobal.org

Nusantara, Itulah Indonesia yang populer dengan kata Archipelago. Dunia mengagumi keunikan dan kekayaan hayatinya. Menurut data IBSAP (2003) dalam Walujo, 2011[1], sekitar 38.000 jenis tumbuhan (55% endemik) di Indonesia. Keanekaragaman hayati dan endemik tersebut menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam yang unik untuk tumbuhan tropik. Namun, kekayaan alam dan keunikan itu tidak serta merta diiringi oleh pelestarian dan dukungan secara politis masyarakat maupun policy maker di Indonesia.

Indonesia adalah negara berpenduduk sekitar 240 juta orang dengan laju  pertambahan penduduk 1,49 % tiap tahun[2]. Negara yang masyarakatnya mengkonsumsi  beras sebagai staple food dan terbesar di dunia, yaitu 139 kg/kapita/tahun[3]. Seiring besarnya pertambahan penduduk dan kebutuhan beras nasional, timbul kondisi dilematis yaitu semakin sempitnya lahan dan perubahan.  Lahan di Indonesia berkurang sekitar 110.000 hektar setiap tahun untuk tanaman non-pangan, pembangunan industri, perumahan, dan lain-lain. Perubahan iklim yang tidak menentu juga merupakan kendala peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia.  Polemik pangan yang enggan berkesudahan tersebut sayangnya dibarengi oleh kebijakan yang kurang bijak, kapitalis, inkonsistensi dan tidak berkelanjutan.

Menurut Sensus ekonomi nasional BPS (2011), tingkat konsumsi beras per kapita pada tahun 2010 berhasil ditekan sebesar 1,4% dari tahun 2009[4]. Data tersebut mungkin baik, namun penurunan tersebut diiringi oleh peningkatan konsumsi terigu masyarakat. Artinya, konsumsi beras memang tertekan, namun hal tersebut digantikan dengan peningkatan konsumsi terigu. Menurut Khudori pemerhati sosial ekonomi pertanian, ini adalah diversifikasi pangan yang salah kaprah. Senada dengan itu, Ir. Kusbini seorang pakar holtikultura nasional berpendapat bahwa Indonesia memang berhasil diversifikasi pangan, tapi dari beras ke terigu. Sementara itu, posisi konsumsi terigu Indonesia adalah 100% impor. Pada tahun 2012 nilai impor terigu Indonesia sebesar US$ 2,2 Milyar[5], sangat ironis bagi negeri kaya akan keanekaragaman hayati ini.

Pangan Nusantara

Uniknya, Indonesia adalah negara kepulauan. Setiap pulau dan daerah memiliki tanaman pangan yang beranekaragam. Untuk mengatasi polemik pangan di Indonesia, tidak perlu jauh-jauh dan berpikir mahal, melihat kekayaan alam yang dianugerahi Tuhan dan memanfaatkannya adalah solusinya. Namun, apakah policy maker memperhatikan hal tersebut ? Celakanya, keanekaragaman konsumsi pangan tiap daerah di Indonesia mulai luntur oleh monokulturisasi beras sebagai hasil kebijakan ketahanan pangan nasional pemerintah yang dianggap prestisius ketika mendapat penghargaan swasembada beras di tahun 1982. Budaya makan masyarakat yang tadinya mengkonsumsi umbi-umbian, jagung, sagu, dan jenis lainnya mulai tergerus dan tergantung pada beras.

Salah satu pangan yang terabaikan misalnya Hotong. Hotong merupakan tanaman jenis serealia yang tumbuh di daerah pulau Buru. Hotong memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang lebih tinggi daripada beras serta kaya akan vitamin dan antioksidan[6]. Dahulu hotong digunakan masyarakat sebagai pangan lokal, biasanya dibuat bubur dan olahan lainnya untuk konsumsi sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, budidaya hotong makin ditinggalkan karena masyarakat cenderung mengkonsumi beras yang ketersediaannya lebih terorganisir melalui Bulog. Hotong mulai ditinggalkan dan hanya menjadi tanaman liar yang terabaikan, bahkan tingkat permintaan tinggi namun stok tidak sanggup memenuhi karena kurangnya minat budidaya hotong di masyarakat pulau Buru. Tidak hanya hotong, berbagai sumber lokal alternatif di berbagai daerah juga bernasib sama dengan hotong, seperti sorgum, sagu, jagung, singkong, ubi jalar, dan lain-lain.

Dari berbagai pangan lokal tersebut, tercipta berbagai masakan khas nusantara sebagai makanan pokok masyarakat. Sebut saja Kapurung sebagai makanan khas dari sulawesi selatan, terbuat dari sagu sebagai bahan utamanya, papeda dari papua, tiwul dari gunungkidul, enbal dari maluku, eloi dari kalimantan timur, dan makanan-makanan khas lainnya yang lahir dari kreativitas masyarakat lokal dalam memberdayakan pangan lokal yang ada. Makan adalah budaya, dan segala karya yang diciptkan dalam bentuk kuliner lahir dari aktivitas masyarakat yang bersinggungan dan belajar dari alam.

Pangan dalam konsep Unity in Diversity

Berbicara tentang diversifikasi pangan di Indonesia tidak lepas dari bahasan sejarah dan kebudayaan karena saling terkait satu sama lain. Pertimbangan sejarah dan kebudayaan penting karena masyarakat terdahulu sangat harmonis dengan alam dalam segala aktivitasnya. Mengembalikan kejayaan pangan nusantara perlu kebijakan serius dan berkelanjutan dan tidak mengabaikan unsur budaya lokal masyarakat. Dari Presiden sampai Kepala Desa perlu memahami, mempertimbangkan, dan mengaplikasikan nilai kearifan lokal dalam penetapan kebijakan pangan. Jika dahulu mengkonsumsi umbi-umbian secara terpaksa dilakukan saat kondisi pangan darurat, maka sekarang mengkonsumsi pangan yang beranekaragam adalah sebuah langkah tepat untuk kesejahteraan individu ditinjau dari komponen gizi dan dampak kesehatan maupun untuk kesejahteraan kelompok. Konsep nusantara adalah unity in diversity, seyogyanya dalam persoalan pangannya juga seiring dengan konsep tersebut. Kebijakan pangan tentunya bukan monokultur, namun mempertahankan keanekaragaman yang dimiliki untuk mewujudkan ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan di Indonesia.

*Artikel ini disajikan sebagai pengantar diskusi PAGI (Pangan dan Gizi) DoYouLead Jogja di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2013

Pustaka:

[1] Walujo, E. B. 2011. Keanekaragaman Hayati Untuk Pangan. Pusat Penelitian Biologi, LIPI.  Disampaikan Pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional X. Jakarta.

[2] Kompas.com. 2011. Penduduk Indonesia Tambah 3,5 Juta Jiwa Per Tahun. <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/13/2024416/Penduduk.Indo.Tambah.3.5.Juta.Jiwa.Per.Tahun> Diakses tanggal 27 Januari 2014.

[3] Detik.com. 2011. Kalahkan Jepang, Konsumsi Beras RI Capai 139 Kg/Kapita/Tahun. <http://finance.detik.com/read/2011/09/07/185507/1717737/4/kalahkan-jepang-konsumsi-beras-ri-capai-139-kg-kapita-tahun> Diakses tanggal 27 Januari 2014.

[4] Khudori, 2011. Salah Kaprah Diversifikasi Pangan. <http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12464&coid=2&caid=30&gid=3> Diakses 27 Januari 2014.

[5] Tempo.co. 2013. Indonesia Didesak Kurangi Impor Gandum. <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/24/090499391/Indonesia-Didesak-Kurangi-Impor-Gandum> Diakses 27 Januari 2014.

[6] Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. 2011. Buru Hotong, Sumber Pangan Non Beras dan Alat Mesin Pengolahanya. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Volume 33:11.