ulil ahsan's blog

Your life is your choice. Be responsible!

Andai Amran “Senyentrik” Susi

Saya terkagum-kagum dengan Ibu Susi Pudjastuti yang juga dikagumi Leonardo Dicaprio karena keberaniannya memberantas ilegal fishing dan memimpin Indonesia menjadi negara pertama yang mendaftarkan diri pada platform Global Fishing Watch yang dibangun oleh yayasan milik Leonardo. Ringkasnya, platform ini bekerja dengan memantau kapal-kapal yang beredar di perairan sebuah negara dengan menggunakan citra satelit. Jadi, kalau ada kapal ilegal berkapasitas besar nyusup ke perairan Indonesia akan terdeteksi di layar. Hal ini tentu untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang mengancam sumber penghasilan dan konsumsi nelayan dan kedaulatan Indonesia. Itu di kementerian Perikanan dan Kelautan, bagaimana di Kementerian Pertanian?

Saya membayangkan, andai menteri pertanian seberani ini. Memberantas pemburu rente dengan sistem manajemen yang transparan dan melibatkan semua pihak (red: inklusif). Di bidang pangan dan pertanian, begitu banyak masalah bak benang kusut yang tampaknya tak bisa diurai lagi. Dari isu subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, dan persoalan lainnya. Jika Ibu menteri Susi bekerja untuk kesejahteraan nelayan, makan Menteri pertanian bisa dikatakan bekerja untuk kesejahteraan petani. Dalam konteks terobosan transparansi, Global Fishing Watch menjadi contoh kecil penyelenggaraan transparansi yang dilakukan Menteri Susi, apalagi yang pertama dari seluruh negara di Dunia. It makes Indonesia worth for leading archipelago countries and Susi made it.

Kusutnya sistem pertanian sejak ada di tahun 1960an dengan revolusi hijau dan sampai sekarang paradigmanya adalah pada peningkatan produksi (red: produktivis). Paradigma ini turun temurun diwariskan sampai menteri pertanian yang sekarang. Apa buktinya itu diwariskan turun-temurun? Adalah target swasembada pangan yang tanpa henti digulirkan dari setiap pemerintahan yang memimpin pasca soeharto. Swasembada pangan kemudian dalam implementasinya adalah swasembada beras. Setiap tahun produksi pangan ditarget meningkat. Sejak puncak penghargaan FAO di tahun 1985 karena Indonesia berhasil swasembada beras, sampai saat ini beras terus meningkat namun masalah pangan tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Apa masalahnya? petani terus menerus miskin, dirampas dari tanahnya, kelangkaan komoditas strategis di berbagai wilayah, impor, rakyat kian dijauhkan dari konsumsi pangan lokal, pangan tidak sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Masalah klasik yang terus berulang dan berulang setiap pemerintahan. Target ambisius terus dibuat dan disusun tiap tahunnya. Pencapaian sedikit, bangga, itupun hasil dandanan pemberitaan. Tapi perubahan apapun yang lebih baik harus tetap disyukuri dan diapresiasi.

Membaca terobosan program

Baru-baru ini saya mengikuti timeline instagram Kementerian Pertanian mengenai pencapaian yang dielu-elukan bahwa berhasil ekspor ribuan ton bantuan beras ke Srilanka dan Somalia. Menurut Kementerian Pertanian, hal tersebut merupakan indikator swasembada pangan. Belum lagi berhasil mengekspor beras jenis khusus ke beberapa negara maju ribuan ton dan komoditas strategis ratusan ton. Secara agregat data pertanian dan pangan saat ini terus membaik hingga 2017, bahkan nilai tukar petani pun meningkat. Namun tren perlu dipelajari. Tren kebijakan pertanian secara paradigmatik yang saya katakan sebelumnya tidak jauh berubah, masih memandang persoalan pangan sebatas persoalan produksi. Kedaulatan pangan dipandang sebatas ekspor pangan dan produksi besar-besaran, namun masih tetap dibayang-bayangi oleh kontrol korporasi agrikultur raksasa.

Secara kelembagaan, saya memperhatikan kementerian perikanan dan kelautan sungguh nyetrik kebijakannya, mengikuti menterinya. Selain contoh kebijakan di awal tadi, menteri Susi juga sering mengisi kuliah dan diundang ke berbagai forum internasional menceritakan kisah suksesnya memimpin transparansi di pengelolaan perikanan. Data perikanan juga nyentrik-nyentrik selama menteri ini menjabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.

Saya mengagumi menteri perikanan saat ini karena sikap kritisnya terhadap kebijakan terkait yang dibidangi. Statemennya terkait reklamasi juga membawa angin segar dalam pro kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan (red: sustainable). Berani, akuntable, dan transparan. Slogannya sangat normatif, tapi menurutku mencerminkan Menteri Perikanan. Secara subyektif, saya tidak pernah mendapatkan statemen nyentrik bermuatan kebaruan dari menteri pertanian dalam menanggapi berbagai persoalan pangan. Karena hanya berkutat itu-itu saja, harga yang melonjak menjelang ramadha, Indonesia tidak impor, dan seterusnya. Berbeda dengan Susi yang memberikan statemen yang lebih  analitik, tajam, plus kontroversial, makanya sering dapat perhatian. Amran seringkali mengeluarkan statemen yang lebih diplomatis.

Amran dengan nama besar dan pendidikannya, sementara Susi dengan pengalaman besar dan kekritisannya. Amaran menteri yang berstatus korporat-akademisi dan Susi berstatus Korporat-Praktisi. Keduanya adalah orang hebat negeri ini, namun kebijakan yang diambil tidak serta merta hebat dan memuaskan semua pihak. Kita sadar bahwa Kementerian Perikan dan Kelautan baru tren dengan hadirnya menteri nyetrik Susi Pudjiastuti.

Amran Sulaiman yang setelah kemenangan Joko Widodo di pilpres 2014 tampil sebagai menteri saat ini dinilai belum menunjukkan taringnya dalam perjuangan petani kecil. Tingginya tingkat kepentingan pemburu rente di sektor pertanian pangan menjadi tantangan besar bagi Amran. Sejauh ini terobosan yang hampir mirip dengan konsep pemberantasan ilegal fishing adalah pemberantasan kartel pangan. Namun, hingga saat ini kartel pangan begitu sulit diberantas, entah apakah memang persoalan kapabilitas kementerian atau persoalan dinasti kartel pangan yang sulit diruntuhkan.

Tindakan kecil pemimpin besar dapat memberi efek perubahan yang besar. Seperti yang dilakukan Susi, kepemimpinan dan keputusannya yang nyentrik dalam kebijakan perikanan dapat membawa efek besar termasuk persepsi masyarakat di era digital saat ini. Kebijakan yang populis, transparan dan memihaklah yang bisa mendapat perhatian bagi masyarakat sekarang. Meski dengan segala kontroversialnya, tapi tetap ada contoh yang bisa diambil dari menteri Susi. Bagimana dengan menteri Amran?

Banyak pekerjaan rumah yang menanti menteri Amran dalam memimpin pangan dan pertanian di Indonesia. Pangan adalah persoalan politis. Kepentingan besar di sektor pangan sesungguhnya bukan pada persoalan ekspor maupun swasembada beras saja, tapi bagaimana masyarakat khususnya petani berdaulat atas sumber-sumber produksinya. Bagimana bumi, air, dan kekayaan alam (pertanian) lainnya dikuasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pemburu rente.

Susi telah membuktikan dengan tindakan kecilnya mengusir para pemburu rente di perikanan dengan kebijakan terkait illegal fishing, menerapkan transparansi dalam kebijakan perikanan. Sementara masalah pertanian sangat kompleks, subsidi pupuk, raskin, kartel pangan, impor pangan, pestisida, benih, dan lain-lain membutuhkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemennya. Namun hingga 3 tahun berjalan, belum ada tampak tanda-tanda terobosan itu di bidang pangan dan pertanian. Hanya berita-berita kecil dari keberhasilan kementerian pertanian ekspor beras, swasembada beras, panen padi, ekspor beras, swasembada beras, panen padi, yang terus berulang dan berulang yang bercokol di media massa. Secara paradigmatik dan akuntabilitas manajemen belum ada terobosannya. Secara subyektif, saya dapat katakan bahwa tagline Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tidak akan berarti jika hanya sebatas  pada hitung-hitungan angka peningkatan produksi pangan, tanpa dibarengi dengan kepemimpinan menterinya dalam mengedepankan persoalan transparansi, akuntabilitas, inklusivitas dan kedaulatan pangan (kesejahteraan produsen pangan skala kecil).

Menteri Susi yang nyentrik telah memberikan sedikit contoh di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kebijakan nyentriknya, menjadikan Indonesia menuju leading sector manjemen pengelolaan sumber daya alam perairan yang baik. Tentu secara optimis dapat dikatakan bahwa Indonesia dengan sumber daya alamnya yang begitu besar dapat menjadi leading sektor dalam bidang pangan dan pertanian, namun dengan prasyarat keberanian dalam melakukan reformasi kebijakan utamanya soal transparansi, akuntabel dan memihak (petani kecil). Kementerian pertanian pun mampu memuaskan petani kecil dan sebagian pembaca berita andai Menteri Amran bisa “senyentrik” Susi.

 

Bogor, 16 Juni 2017

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Calendar

June 2017
M T W T F S S
« Mar   Jul »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Blog Stats

  • 43,908 hits
Follow ulil ahsan's blog on WordPress.com
%d bloggers like this: