Petani-petani kita kini tengah berjuang di atas lahannya. Mereka berhadapan dengan kekuatan besar rejim korporasi. Petani Rembang menghadapi Perusahaan Semen Indonesia sementara Petani Takalar melawan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Ironisnya, keduanya adalah Badan Usahan Milik Negara (BUMN) yang baru-baru ini dikabarkan mendapat suntikan dana APBN untuk optimalisasi usahanya. Hal ini mencerminkan ada ketimpangan dalam implementasi reforma agraria dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Konflik agraria selalu menyisakan luka yang mendalam. Menguras darah dan keringat, serta merusak tatanan kehidupan masyarakat kecil, khususnya petani di pedesaan. Tak hanya itu, konflik agraria juga menjadi salah satu alasan petani lebih memilih beralih dari pertanian tanaman pangan menjadi perkebunan, merantau ke perkotaan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan bahkan menetap dengan segala kemelaratannya. Petani kita kini tergusur dan pangan kita pun terancam akibat akumulasi kapital yang tidak berkesudahan.

Pangan adalah hak azasi manusia. Atas dasar itu, lahirlah Kedaulatan Pangan untuk mengakomodir perwujudan hak tersebut. Food sovereginty is the right of people to domocratically control or determine the shape of their own food system, and to produce sufficient and healthy food in culturally appropriate and ecologically sustainable ways in and near their territory (Li, 2014). Dalam Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Nawacita pemerintahan Republik Indonesia saat ini dalam poin 7 juga menyatakan ingin “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” dengan jabaran poin pertama adalah “membangun kedaulatan pangan”.

Kedaulatan pangan merupakan perwujudan hak rakyat atas pangan secara demokratis. Selain itu juga menjadikan petani sebagai subjek pembangunan. Dalam konteks Indonesia, petani kecillah subjek pembangunan. Berangkat dari situ, maka nawacita sebagai visi misi pemimpin negara saat ini tentu terikat dengan makna kedaulatan pangan yang dimaksud. Kenyataannya, keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dipertanyakan. Ditarik lebih dalam lagi, bagaimana sebenarnya konsep kedaulatan pangan yang selama ini diyakini dan dijalankan?

Kasus Rembang, Takalar dan konflik agraria yang masih terjadi di Indonesia saat ini mencerminkan bahwa negara ingkar terhadap pencapaian kedaulatan pangan. Tak ada keberpihakan terhadap petani kecil. Ingkar terhadap undang-undang dan nawacitanya. Lantas, kedaulatan pangan itu untuk siapa? Pemerintahan baru berjalan satu semester, jadi masih ada waktu kembali berbenah dan melaju di jalur yang seharusnya ditempuh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s