source: news.detik.com
source: news.detik.com

Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana merupakan salah satu  kebijakan yang ramai diperbincangkan saat ini. Surat keputusan ini berisi instruksi bagi aparatur negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengkonsumsi pangan lokal dalam rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan. Saat ditanya oleh media, Menpan mengeluarkan surat ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dalam rangka mendukung revolusi mental dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Terbitnya peraturan ini disambut baik oleh berbagai kalangan, salah satunya kalangan petani jagung. Di Gorontalo, petani jagung bersemangat dan siap untuk menyuplai jagung untuk acara-acara pemerintah. Untuk menunjang menu rapat-rapat pegawai, akan disajikan jagung rebus, singkong rebus, dan berbagai olahan makanan dari pangan lokal. Hal ini sesuai perintah yang tertera di surat edaran tersebut. Mau tidak mau pemerintah daerah diwajibkan untuk menjalankan kegiatan ini, pemerintah NTT misalnya, sebagai daerah penghasil jagung tentu bukan merupakan hal baru bagi mereka untuk mengimplementasikan hal ini. Namun budaya konsumsi pangan modern yang praktis seperti ala prasmanan dengan menu standar hotel telah dibiasakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, membuat konsumsi pangan lokal di rapat-rapat resmi menjadi hal mesti perlu dibiasakan lagi. Hal ini merupakan tantangan untuk para pengabdi negara.

Baik untuk kesehatan pegawai

Diberlakukannya surat edaran ini, menjadikan kebiasaan makan pegawai di lingkup pemerintahan berubah menjadi konsumsi pangan lokal. Hal ini dapat berdampak bagi kesehatan para pegawai. Jagung, singkong, dan umbi-umbian lokal lainnya merupakan sumber karbohidrat alternatif yang kandungan glikemiknya lebih rendah dibandingkan gandum dan beras. Semakin tinggi kandungan glikemik makanan yang dikonsumsi seseorang, semakin besar resikonya terkena penyakit diabetes. Isi kotak kotak snack pegawai yang tadinya mengandung roti, pastel, sus, dan olahan berbahan dasar gandum lainnya akan berubah menjadi singkong rebus, comro, jagung rebus dan olahan berbagai pangan lokal, dan ini baik untuk kesehatan.

Hal ini juga menggembirakan untuk para pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan yang mayoritasnya adalah umur produktif. Konsumsi gula dan makanan berkolesterol bagi mereka di umur-umur rentan 40 – 60 tahun perlu dibatasi. Kenyataannya selama ini bagi pegawai negeri yang jarang memperhatikan pola makan, banyak duduk, dan rentan penyakit degeneratif seperti diabetes, mereka secara mandiri mengatur pola konsumsinya di rumah oleh istri atau oleh dokter, Dengan adanya pembiasaan akan konsumsi pangan lokal yang diatur dalam peraturan menteri, maka secara tidak langsung pola makanan sehat dengan pangan lokal bagi pegawai negeri yang memiliki kerentanan terhadap penyakit degeneratif diatur. Selain itu, singkong dan jagung serta umbi-umbian lainnya kaya akan antioksidan seperti ubi ungu yang dapat mencegah penyakit degeneratif.

Perlu pengawasan

Surat edaran No. 13 tahun 2014 ini berlaku pada tanggal 1 Desember 2014. Selain untuk para petani pangan lokal, hal ini juga merupakan angin segar bagi pegawai yang rentan terhadap penyakit degeneratif. Selain itu surat ini merupakan aturan yang dikeluarkan menteri sehingga cukup “sakti” sebagai senjata intervensi untuk peningkatan konsumsi pangan lokal. Namun, makan adalah budaya, sehingga tidak mudah mengubah budaya makan masyarakat ke pangan lokal. Diperlukan  adanya pengawasan aturan ini hingga ke bawah. Sepertinya belum diatur lebih jauh bagaimana target implementasi kedepannya dan metode pengawasannya.

Sejauh ini sanksi yang diberikan jika tidak mematuhi aturan adalah sanksi moral hingga penurunan pangkat. Pertanyaannya kemudian, apakah seorang pejabat kota/daerah rela diturunkan pangkatnya hanya karena di lingkup kerjanya tidak mengkonsumsi pangan lokal. Sesungguhnya masuk akal, namun siapa yang menilai dan bagaimanakah mekanisme pengawasan hingga pemberian sanksinya? Hal ini belum diatur jelas dan disampaikan oleh pihak kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu belum ada contoh ideal implementasi aturan ini di lingkup instansi mengingat baru saja diberlakukan. Saat ini hanya bisa berharap bahwa surat “sakti” Pak Menteri ini bisa menjadi awal reformasi birokrasi yang lebih baik.

UA/1/12/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s