source: www.thecanadiandaily.ca
source: http://www.thecanadiandaily.ca

Peraturan Presiden No. 532/2014 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika baru saja diterbitkan oleh pemerintah yang ditandatangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Juni 2014 yang lalu. Perpres ini merupakan revisi dari Peraturan Presiden No. 39/2010 tersebut berisikan mengenai aturan main dan 19 pos dalam struktur organisasi Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) yang akan diisi oleh elemen pemerintah, akademisi dan komunitas masyarakat. Peraturan ini menandakan bahwa industri benih pangan dan hortikultura akan segera masuk meramaikan pasar benih nasional serta memasarkan benih Genetically Modified Organism (GMO) di Indonesia.

Genetically Modified Organism (GMO) lahir dan diprakarsai oleh keinginan untuk menyelematkan manusia dari bencana kelaparan dan kemiskinan. Diawali pada akhir tahun 1960an dengan munculnya Revolusi Hijau yang ditandai penggunaan teknologi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan manusia. Namun lambat laun menuai banyak kecaman karena menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Kemudian Revolusi Hijau tahap berikutnya yaitu sekitar tahun 1980an kembali diluncurkan guna mengevaluasi Revolusi Hijau yang gagal di awal kemunculannya. Tetap saja, Revolusi Hijau kali ini “mendewakan” penggunaan teknologi untuk menyelamatkan manusia dari kelaparan dan kemiskinan dengan tetap mengandalkan produksi GMO atau yang popular disebut tanaman transgenik atau rekayasa genetika. Bedanya, Revolusi Hijau ini dibarengi dengan sistem neoliberal yang mengakar hingga ke pelosok terkecil masyarakat dan lahirnya mega industri monopolistik yang semakin memperkokoh keberadaannya meski menuai banyak kecaman terhadap dampak kerusakan lingkungan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Masalah-masalah  bermunculan setelah tanaman rekayasa genetika diujicobakan dan disebarkan di berbagai Negara. Mengingat sifat penyebaran benih rekayasa genetika ini tidak dapat dikontrol, hal tersebut merugikan para petani. Perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki kepentingan tertentu memegang andil besar dibaliknya. Mereka menggunakan sistem Hak Paten untuk memegang kendali kepemilikan atas benih transgenik. Sebagai contoh pada tahun 2004 pengadilan menyatakan bersalah pada salah seorang Petani di Kanada akibat melanggar Hak Paten Tanaman Canola (tanaman untuk dibuat minyak goring) hasil rekayasa genetika milik Monsanto. Tanaman ini tumbuh sendirinya di ladang milik petani tersebut. Petani tersebut menanam dan menyimpan benih Canolanya sendiri sejak puluhan tahun silam tanpa membeli dari siapapun. Kejadian ini disebabkan penyebaran DNA Canola transgenik terjadi secara alamiah melalui penyerbukan, sehingga besar kemungkinan adanya penyerbukan silang antara Canola transgenik dan Canola non-transgenik. Namun, Monsanto bersih keras menuntut petani tersebut atas dasar pencurian benih miliknya.

Tidak hanya di luar negeri, dampak buruk rekayasa genetika juga pernah terjadi di Indonesia. Kapas transgenik dengan nama Bollgard dilepas ke Sulawesi Selatan melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2001. Monsanto mengimingi petani dengan keuntungan produktivitas  kapas transgenik 3-4 ton/ha, tahan hama, ramah lingkungan, dan daya tumbuh 98%. Selain itu perusahaan memberikan kredit untuk benih, pupuk dan pestisida kepada petani sehingga petani tertarik untuk menanam kapas transgenik sekitar 4300 ha. Namun, saat awal penanaman, petani kebingungan dengan membusuknya benih dan tidak dapat tumbuh. Petani lainnya juga mendapatkan keresahan akan serangan ulat pada kapas, padahal janji awalnya adalah jenis ini tahan hama. Akibatnya, mereka mengeluarkan banyak pestisida untuk ini. Hama yang menyerang kapas di Sulawesi Selatan adalah jenis wereng hijau, sementara kapas transgenik ini diciptakan untuk menahan hama Helicoverpa armigera. Petani merasa dibodohi. Bagaimana tidak, janji yang semula mengatakan bahwa kapas transgenik mampu menghasilkan 3-4 ton/ha kenyataannya hanya menghasilkan sekitar 998 kg/ha. Akibat pepesan kosong ini, petani melakukan perlawanan untuk mengecam perusahaan penghasil tanaman rekayasa genetika tersebut.

Rekayasa genetika menimbulkan dampak kerusakan terhadap keanegaragaman hayati di dunia. Kekhawatiran besar inilah yang dihadapi oleh Negara-negara yang peduli terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayatinya. Di sisi lain, terdapat Protokol Keanekaragaman Hayati yang disebut Protokol Cartagena yang memberikan peluang negara dan masyarakat untuk melindungi kepentingannya. Protokol ini dicetus pada tahun 2000. Namun sayang, Indonesia baru meratifikasinya pada tahun 2004. Jeda waktu 4 tahun tersebut merupakan kesempatan besar penyebaran benih transgenik di Indonesia, di negeri pusat plasma nutfah ini.

Meskipun negara telah meratifikasi Protokol Cartagena, namun masih banyak peluang penyalahgunaan kebijakan terkait masuknya produk rekayasa genetika di Indonesia. Sistem neoliberal yang hadir di negeri ini merupakan pintu masuk untuk monopoli perdagangan produk transgenik, terutama benih di Indonesia. Ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 352/2014 ini bertentangan dengan salah satu titik fokus Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 yang ingin dicapai yaitu Kedaulatan Pangan. Masuknya industri benih ke Indonesia mengancam kedaulatan petani atas benih. Tentu saja kita tidak ingin masalah yang sama terjadi lagi seperti yang menimpa petani kapas di Sulawesi Selatan, dan petani-petani lainnya di berbagai negara berkembang yang merugi akibat dampak monopoli benih dan rekayasa genetika.

Rakkeyang mengingatkan kita akan kebudayaan masyarakat lokal Sulawesi Selatan di masa lalu.  Rakkeyang merupakan tempat khusus penyimpanan benih padi di rumah masyarakat untuk ditanam di musim tanam selanjutnya. Leuit di masyarakat Sunda yang diartikan sebagai lumbung, digunakan untuk menyimpan benih padi untuk ditanam pada masa tanam selanjutnya. Kini istilah-istilah tersebut telah terdegradasi dan hanya muncul dalam upacara-upacara simbolik adat. Padahal itu mecirikan bahwa masyarakat lokal terdahulu berdaulat atas pangan dan benihnya. Menanam, memanen, dan menyimpan benih untuk dipanen kembali. Hadirnya produk rekayasa genetika dengan ruh neoliberal kini merubah sistem itu menjadi membeli bibit, menanam, memanen, dan membeli bibit baru. Hal itu sungguh meruntuhkan kedaulatan pangan dan merusak tatanan sosial budaya masyarakat dan keseimbangan alam. Memang, globalisasi tidak dapat dijadikan kambing hitam atas kejadian ini. Tapi, lebih baik melahirkan orang-orang konservatif yang komitmen terhadap keseimbangan alam daripada orang-orang “serakah” yang hanya bisa merusak.

Bogor, 24 Juni 2014
Muhammad Ulil Ahsan

Pustaka:

Bisnis.com. 23 Juni 2014. Rekayasa Genetika: Perpres Diteken, Benih GMO Selangkah Lagi Beredar. http://industri.bisnis.com/read/20140623/99/238199/rekayasa-genetika-perpres-diteken-benih-gmo-selangkah-lagi-beredar?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=1131823

http://id.wikipedia.org/wiki/Seren_Taun

Jatmiko, T. W. 2005. Bumi Kita Menjadi Ladang Uji Coba: Risiko Rekayasa Genetik di Pertanian. Hivos dan Konphalindo. Jakarta

Wahono, F., Widyanta, A.B., Kusumajati, T.O. 2005. Pangan, Kearifan Lokal, dan Keanekaragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan. Cindelaras. Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s